KETIK, MADIUN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) laporan pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Madiun tahun anggaran 2022 akhirnya disahkan menjadi perda meski dengan puluhan catatan dan masukan.
Total sebanyak 25 catatan, saran dan masukan diberikan 7 fraksi di DPRD Kota Madiun agar pelaksanaan APBD Kota Madiun kedepan lebih baik dari tahun 2022.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2022 sebesar Rp 191,243 miliar menjadi catatan para wakil rakyat, tak terkecuali Fraksi PDIP yang menjadi salah satu partai penyokong pemerintahan MaDa (Maidi-Inda Raya).
Dodi Danang Setiawan juru bicara PDIP mengatakan agar Pemkot lebih meningkatkan kualitas kebijakan khususnya menciptakan akurasi dalam perencanan dan penggaran sehingga realiasi APBD tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023.
‘’Sehingga silpa tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas wajar kurang lebih 5 persen,’’ terang Dodi Danang Setiawan membacakan Pandangan Akhir Fraksi PDIP.
Fraksi PDIP, lanjut Dodi mendorong agar Silpa dioptimalkan untuk belanja infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik serta pembangunan ekonomi daerah.
‘’ Perlu adanya optimalisasi penggunaan SILPA tersebut untuk belanja infrastruktur, yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah,’’ tegasnya.
Selain Silpa, PDIP meminta pemkot lebih bijak dalam menyikapi penghapusan tenaga honorer di Kota Madiun.
Subiyantara juru bicara Fraksi PAN-PKS DPRD kota Madiun juga memberikan catatanya terkait silpa. Menurutnya untuk menekan Silpa diperlukan langkan langkah untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang bertujuan untuk akurasi perencanan, pengangaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan anggaran yang menjadi prioritas daerah.
‘’Optimalisasi penggunaan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan anggaran yang menjadi prioritas daerah yang lebih akurat, kredibel untuk meningkatkan serapan anggaran yang optimal ditahun akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah),’’
Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan kritik saran dan masukan merupakan hal yang wajar. Karena bagian dari fungsi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
‘’Sikap kritis proporsional berupa kritik saran dan masukan, kami berharap dengan apa yang disampaikan DPRD Kota Madiun dapat ditindaklanjuti oleh pemkot,’’ ungkapnya.
Dodik Danang S Juru Bicara Fraksi PDIP Kota Madiun. (Foto: Eko Suprayitno/ Ketik.co.id)
Sementara Wali Kota Madiun Maidi mengatakan sesuai pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun, langkah selanjutnya akan dikonsultasikan ke Gubernur.
‘’Selanjutnya dikonsultasikan ke Gubernur, dievaluasi Gubernur untuk ditindaklanjuti,dan akan segera kita tindaklanjuti,’’ katanya.
Sebelumnya Maidi mengatakan besarnya Silpa APBD Kota Madiun 2022 bukan berarti program kerja tak berjalan.Namun bentuk efisiensi yang dilakukan pihaknya.
‘’Bukan Program tak terlaksana, justru program terlaksana dengan efisien. BTT (Belanja Tak Terduga) misalnya pelaksananya sangat optimal,’’ ungkapnya.
Maidi mencontohkan belanja brankar RSUD Kota Madiun saat pandemi covid-19, pihaknya mendapat bantuan dari CSR Inka.
‘’APD juga dapat bantuan dari Probolinggo sekian ribu, sehingga dapat menghemat duit APBD. Karena itu (APBD) kan tidak cair tapi kita dapat barangnya, kondisi itu kita efisien itu, dan pelaksananya optimal,’’ paparnya.
Rapat paripurna ini dihadiri 24 anggota dari total 30 anggota DPRD Kota Madiun. Enam anggota tidak hadir, seorang meninggal dunia, 4 orang dinas luar, dan 1 orang izin. (*)
