KETIK, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terus melakukan optimalisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir dengan menerapkan parkir berlangganan atau pembayaran retribusi melalui QRIS.
Eri meyakini, melalui mekanisme pembayaran seperti ini, maka akan dapat mencegah kebocoran PAD dari retribusi parkir. Lebih dari itu, pola ini juga diharapkan membendung adanya oknum petugas Dishub yang bermain dengan retribusi parkir.
"Kalau selama ini jukir mengatakan bahwa wong Dishub kakean dulinan (orang Dishub kebanyakan bermain), nah dengan QRIS ini insyaallah akan memberikan kepastian dengan parkir berlangganan antara Jukir dengan teman-teman Dishub," tegasnya, Minggu (7/1/2024).
Di samping menerapkan parkir melalui pembayaran QRIS, Eri menyampaikan telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan PAD Surabaya.
Hasil rekomendasi BPK adalah semua restoran atau tempat makan di Surabaya harus menyediakan tapping atau alat pembayaran untuk parkir.
"Jadi secara otomatis pembayarannya lewat itu, tidak ada lagi gedog manual. Dari situ kita nanti bisa lihat, berapa tapping yang masuk. Jadi semua tempat-tempat yang menghasilkan PAD, tidak ada lagi pendapatan dilakukan secara manual," tegasnya.
Di sisi lain, Eri telah meminta Dishub Surabaya memastikan tidak ada lagi jukir yang menarik retribusi parkir di atas ketentuan.
"Mulai Februari 2024 tidak ada lagi, karena itu kontrak kerjanya Dishub. Kalau tidak bisa, kadishubnya dicopot," tegas Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.
Hal ini sebagaimana telah menjadi komitmen dalam kontrak kinerja Kepala Dishub Surabaya dan jajarannya.
Eri telah meminta Dishub mengevaluasi titik-titik lokasi parkir. Harapannya, evaluasi ini dapat mencegah kebocoran PAD dari retribusi parkir.
"Sudah ada beberapa evaluasi titik-titiknya. Jadi hari ini Kadishub ada dua pilihan, parkir berlangganan atau semua titik parkir itu adalah menggunakan QRIS, tidak lagi menggunakan manual," kata Eri.
Dengan demikian, Eri menyebut, ada keterjaminan antara jukir dengan Pemkot Surabaya. Ia mencontohkan, misalnya juru parkir mendapat 40 persen dari total pendapatan, maka akan langsung masuk ke jukir tersebut begitupun untuk pemerintah.
"Jadi hasilnya berapa, kalau jukirnya 40 persen, langsung masuk ke jukir 40 persen, dan masuk ke pemerintahnya 60 persen. Itu lebih fair, lebih adil," pungkasnya. (*)
