KETIK, MALANG – DPRD Kota Malang mengusulkan agar pengelolaan Koridor Kayutangan Heritage diambil alih dengan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT). Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menilai selama ini tidak terlihat sinergitas antara dinas terkait.
Penilaian dan usulan tersebut telah diutarakan dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Kota Malang tahun anggaran 2023.
“Kami melihat tidak ada sinergitas yang optimal antar perangkat daerah disana. Diskopindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Disporapar (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata),” ujar Bayu, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya melalui pembentukan UPT dapat mengatasi beragam persoalan yang muncul di Kayutangan Heritage. Mulai dari pengelolaan parkir, penggunaan koridor oleh pedagang kaki lima (PKL) maupun penyelenggara kegiatan pariwisata.
Bayu menilai penyebab dari persoalan salah satunya karena ketidaksinkronan para OPD terkait. Sehingga ketika telah terbentuk UPT, persoalan di Kayutangan Heritage langsung dapat ditangani oleh UPT tersebut.
“Kalau ada UPT sudah satu itu yang kerjakan tanpa harus melewati proses panjang lintas perangkat daerah. Nanti kebermanfaatan Kayutangan bisa dirasakan semua kalangan. Ini juga termasuk penataan Kayutangan yang didalam (Kampung Heritage Kajoetangan),” lanjutnya.
Perlu diketahui bahwa sejak adanya Kampung Heritage dan didukung dengan pengembangan kawasan koridor, Kayutangan kini telah beralih menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Malang. Mulai banyak tempat-tempat kuliner yang bermunculan sehingga menarik minat pengunjung.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sempat menjelaskan bahwa wacana pembentukan UPT memerlukan kajian yang lebih mendalam. Tak hanya itu meskipun telah berkembang sebagai objek wisata, penataan Kayutangan Heritage tetap akan didalami lebih komprehensif. (*)
