KETIK, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah yang dikenal dengan penghasil beras pandan wangi tersebut.
Langkah strategis dan kebijakan yang diterapkan serta alokasi anggaran yang memadai menjadi bukti nyata dari kesungguhan tersebut.
Berbagai program dan kegiatan telah dipersiapkan untuk menangani kedua masalah besar ini. Tujuannya untuk memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.
Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meraih posisi pertama di kategori Percepatan Progresif dalam pengurangan stunting di Provinsi Jawa Barat pada November 2024, dengan prevalensi di bawah 14% pada 2023.
"Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam mengurangi angka stunting," kata Wakil Ketua DPRD Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, dalam keterangan tertulis yang diterima Ketik.co.id, Rabu (01/12/2024).
Menurutnya, bahwa pencapaian ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengatasi masalah tersebut.
Lebih lanjut, ia berharap Cianjur dapat menjadi daerah yang bebas dari stunting dan kemiskinan ekstrem di masa depan.
"Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," ungkap Ketua DPC PKB Cianjur tersebut.
Dalam implementasinya ucap Lepi, pemerintah daerah harus terus melakukan evaluasi dan inovasi agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka stunting dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.
"Komitmen pemerintah daerah yang kuat ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal yang serupa, agar masalah stunting dan kemiskinan ekstrem dapat diatasi secara bersama-sama," tukasnya.
Sebagai informasi, dalam Rancangan Peraturan APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,859 triliun yang disebarkan ke dalam 135 program, 265 kegiatan, dan 902 sub-kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. (*)
