KETIK, PROBOLINGGO – Dukungan kepada Sekda Ugas Irwanto agar terpilih menjadi Pj (Penjabat sementara) Bupati Probolinggo pada September 2023, mendatang terus bergulir. Kali ini, datang dari pegiat olahraga di Kabupaten Probolinggo.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo H Zainul Hasan mengaku sangat berharap tidak ada stagnasi program pembangunan di bidang olahraga, selama masa transisi kepemimpinan ke depan.
"Kekosongan kursi bupati, jangan sampai menganggu program yang sudah disusun untuk APBD 2024 di bidang olahraga. Nah, Pak Sekda sudah ikut menyusun APBD 2024. Maka tinggal melanjutkan saja, shg transisi kepemimpinan tak akan berdampak pada penyesuaian kepemimpinan yang tidak efektif," ujarnya, Minggu, (30/7/2023).
Bahkan, secara terang, H Zainul Hasan mengaku, sosok Sekda Ugas sangat kredibel dan kompetitif, untuk diprioritaskan menjadi Pj Bupati Probolinggo.
"Kami seluruh pegiat olahraga di Kabupaten Probolinggo mendukung jika Pak Ugas dipilih jadi Pj Bupati. Ini keputusan paten. Karakter beliau low profil dan memiliki rekam jejak yg baik serta mumpuni di bidang birokrasi yang berstandar asas pemerintahan yang baik," katanya.
Selain itu, H Zainul Hasan mengaku, secara moral Pak Sekda Ugas memiliki integritas yang baik dan mengedepankan aspek netralitas.
"Jika beliau tidak dipilih, justru kesalahan besar bagi pemrov dan mendagri. Karena, yang bisa mengendalikan situasi dan kondisi di masa transisi hanya beliau karena sudah menguasai wilayah dengan segala dinamikanya serta bisa diterima oleh berbagai kalangan," tandasnya.
Secara terpisah, Sekda Ugas Irwanto lagi lagi mengaku tidak memiliki ambisi menjadi Pj Bupati.
"Sebenarnya ini beban kepada saya. Tapi, saya tidak mungkin menghalang halangi narasi yang berkembang. Apalagi, saya bukanlah politisi, melainkan abdi negara yang harus mengedepankan netralitas dan kepentingan masyarakat," katanya kepada Ketik.co.id, Minggu (30/7/2023).
Diberitakan Ketik.co.id sebelumnya, beberapa alim ulama menggelorakan dukungan kepada Sekda Ugas. Bahkan, mereka mengklaim memiliki surat dukungan yang bersifat maklumat untuk dijalankan oleh pemprov dan mendagri, atas pertimbangan meminimalkan konflik horizontal dan konflik vertikal di daerah. (*)
