KETIK, BONDOWOSO – Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada 2024 Bondowoso lebih sedikit dibanding pesta demokrasi sebelumnya.
Pada Pilkada Bondowoso lima tahun lalu, jumlah TPS mencapai 1.500 plus satu TPS Khusus di Lapas Klas II B. Namun kini jumlah TPS tersebut turun menjadi 1.201 plus satu TPS khusus di Lapas Klas II B.
Sementara itu, dibandingkan pada Pemilu Legislatif dan Pilpres pada Februari 2024 kemarin, jumlah TPSnya menyusut hingga 50 persen lebih.
Andri Yulianto, Komisioner KPU Bondowoso Divisi Hukum dan Pengawasan, menjelaskan, penyebab turunnya jumlah TPS. Salah satunya karena saat ini setiap TPS paling banyak ada 600 pemilih. Lebih banyak dibanding Pemilu sebelumnya yang berkisar 100an lebih hingga 200 pemilih.
“Setiap TPS itu, input paling banyak 600 pemilih,” katanya saat acara Media Gathering KPU dan Jurnalis, di Orilla Cafe and Resto, pada Jum’at (2/8/2024).
Menurutnya, pemetaan TPS dilakukan oleh KPU Provinsi dengan usulan dari kabupaten. Kendati sebelum itu, pihaknya mengusulkan lebih dari jumlah saat ini. Namun untuk pemerataan akhirnya keluarlah jumlah 1.200an TPS .
Adapun dua hari lalu, ada satu TPS tambahan di Desa Sempol, Kecamatan Prajekan. Kata Andre, itu disetujui karena jumlah pemilih yang ternyata lebih dari 600 di satu TPS.
Kendati kerap dikeluhkan kondisi geografis yang tak mendukung menuju TPS. Namun, hal tersebut tak serta merta bisa menjadi alasan penambahan TPS.
Mohammad Makhsun, Komisioner KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, menambahkan, jumlah TPS ini memang masih belum final. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika kemudian bertambah atau pun berkurang.
“Apakah mungkin akan ada penambahan TPS? Kita belum tahu, kita belum menerima hasil rekapitulasi rincian DPHP dari kecamatan,” terangnya.
Dirinya tak menampik bahwa berkurangnya TPS ini, ditambahl agi dengan peserta Pemilu yang tak sebanyak di Pileg dan Pilpres dikhawatirkan berdampak pada partisipasi pemilih.
Karena itulah, saat ini KPU Bondowoso terus melakukan berbagai inovasi dan gerakan masif untuk memastikan masyarakat tidak golput pada Pilkada yang digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Sehingga, nantinya tingkati partisipasi minimal bisa seperti Pileg dan Pilpres 2024 kemarin, yang mencapai 85 persen.
Mulai dari sosialisasi masif pada bebeeapa kalanagan, termasuk wartawan. Selanjutnya, akan ada kirab maskot Pilkada, lomba-lomba, serta menggerakkan seluruh jajaran PPK, PPS, dan lainnya.
“Ya tentu kita akan menggandeg pemerintah daerah, dan beberapa stake holder. Baik pemerintah atau pun non pemerintah,” pungkasnya. (*)
