KETIK, MADIUN – Bupati Madiun H Ahmad Dawai Ragil Saputra memamerkan keberhasilannya dalam hal ketersediaan beras di wilayahnya pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang gelar konsolidasi dengan ASN di Wilayah Bakorwil Madiun, Selasa (19/9).
Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun menyatakan jika ketersediaan beras di Kabupaten hingga September ini surplus puluhan ribu ton.
“Ketersediaan Beras per September di Kabuapten Madiun sejumlah 48.188 ton, sedangkan kebutuhan 6.600 ton. Jadi Kabupaten Madiun masih surplus,” terang Kaji Mbing.
Kaji Mbing mengatakan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) telah melakukan monitoring lumbung padi hingga ditingkat RW dan RT. Menurutnya budaya menyimpan sebagian hasil panen padi ke lumbung masih lestari di Kabupaten Madiun dalam rangka menjaga ketersediaan pangan.
‘’Dan ketika paceklik atau usai masa tanam, gabah bisa dikeluarkan dari lumbung. Seiring perkembangan zaman, dalam setahun petani bisa panen sebanyak tiga kali,’’ terangnya.
Data di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) di Kabupaten Madiun terdapat 147 lumbung padi yang masih aktif. Pemkab rutin melakukan monitoring untuk memantau ketersediaan lumbung pangan.
Kedepan Pemkab bakal melakukan pembinaan ke lumbung padi yang masih aktif, dan diarahkan ke arah usaha ekonomi produktif.
“Untuk lumbung padi yang masih aktif dalam bentuk gabah akan kita bina lagi ke usaha ekonomi produktif, jadi tidak hanya menyimpan gabah saja,” paparnya.
Disisi lain Bupati Kaji Mbing mengucapkan terima kasih pada Gubernur Jawa Timur atas dukungannya sehingga 160 warganya mendapatkan SK PPTKH dari Presiden Jokowi. Ia juga mengharapkan pantauan langsung dari Gubernur Khofifah agar berhasil hingga terbit menjadi sertifikat hak milik.
‘’Terkait dengan arahan Gubernur Khofifah, kami siapa menjalankannya. Bahkan sejumlah lembaga tim penanganan kemiskinan seperti Tagana, TKSK, hingga PKH mendapatkan honor lebih sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam bekerja,’’ paparnya.
Gubernur Khofifah mengatakan ada lima titik sosialisasi ASN Pemprov Jatim yang berbasis di Bakorwil. Madiun kata Khofifah merupakan titik ke-4 setelah Bakorwil Malang, Bakorwil Jember, Bakorwil Pamekasan, sekarang Bakorwil Madiun, dan tinggal satu Bakorwil Bojonegoro.
“Para guru, kepala sekolah, Dirut, badan layanan daerah yang berada di koordinasi wilayah Jatim Timur berkumpul di sini, jadi biasanya seperti itu ada titik untuk konsolidasi ASN diikuti penyerahan bantuan sosial dan pasar murah,” jelasnya.
Khofifah mengatakan adanya berbagai bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemprov . Khofifah mencontohkan BLT buruh pabrik rokok karena dana DBHCHT setiap tahun itu harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. (*)
