KETIK, BONDOWOSO – Data statistik dinilai memiliki peran penting dalam melahirkan kebijakan-kebijakan di tingkat daerah.
Karena itulah, data yang valid menjadi tonggak awal lahirnya kebijakan. Selain itu, akurasi data akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah.
Hal itu pula yang disadari Pemkab Bondowoso.
"Ketika data yang diberikan, disodorkan tidak akurat, tidak valid, maka kebijakan yang diambil pemerintah pun tidak tepat sasaran," jelas Haeriyah Yuliati, Plh. Sekretaris Daerah Bondowoso, dikonfirmasi Rabu (27/9/2023).
Ia menerangkan, selama ini memang sudah menjadi rahasia umum bahwa data yang ada seringkali tak sama. Antara data kemiskinan yang dimiliki BPS dan Pemerintah Daerah.
Disebutnya, ini terjadi karena BPS melakukan validasi beberapa tahun. Sementara akurasi data ini berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Bondowoso.
"Data yang real setelah dibersihkan oleh Dispendukcapil itu ternyata banyak data-data orangnya sudah meninggal, sudah pindah," jelasnya usai membuka FGD "Penguatan Data Statistik Sektoral Kabupaten Bondowoso", di Grand Padis Hotel.
Ia menjabarkan, kendala tidak sinkronnya data ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya, tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian keluarganya.
Karena itulah melalui kegiatan FGD tersebut, Haeriyah, mengharapkan agar bisa memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPS.
Salah satunya yakni untuk memvalidasi, dan membersihkan, serta mensinkronkan data-data terkait penduduk yang di kabupaten Bondowoso.
"Karena itu sangat berdampak sekali pada data kemiskinan di Bondowoso," pungkasnya.
