KETIK, SURABAYA – BPJS Kesehatan mencatat per 1 Agustus 2024, sebanyak 276 juta jiwa atau sekitar 98 persen dari total penduduk Indonesia sudah tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini tentu saja sebuah pencapaian yang membanggakan dalam upaya memastikan perlindungan kesehatan penduduk.
Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan berkat peran banyak pihak khususnya pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, akhirnya program JKN sebagai salah satu program strategis nasional dapat berjalan dengan sukses.
"Pencapaian ini tidak lepas dari peran, sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah (pemda)," kata Wapres RI saat menghadiri UHC Award 2024, Kamis (8/8/2024).
Selain itu, ada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota penerima UHC Award tahun 2024 di mana mereka berhasil mencapai cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen dari total penduduk di wilayahnya masing-masing.
"Saya harap ini bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dalam upaya memberikan jaminan kesehatan," tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan bahwa Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya.
"Anggaran itu merupakan bentuk komitmen pemkot dalam menyediakan jaminan kesehatan warga Surabaya melalui program UHC," tuturnya.
Hingga saat ini, sudah ada 226 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Surabaya yang telah bekerjasama dengan pemkot dalam program UHC. Ratusan Fasyankes tersebut, terdiri dari 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 puskesmas.
"Jadi jangan ragu untuk berobat jika sakit, karena Pemkot Surabaya hadir untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi warganya,"pungkasnya.(*)
