KETIK, PONOROGO – Dugaan kebocoran retribusi parkir mulai diseriusi Pemkab Ponorogo. Sejumlah metode kini mulai dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Penuntasan masalah dugaan kebocoran parkir ini sekaligus sebagai langkah pemkab Ponorogo dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi parkir.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan pihaknya menimang tiga opsi dalam menangani dugaan kebocoran parkir atau untuk mengopimalkan pendapatan parkir di Ponorogo.
Tiga opsi yang kini sedang dipertimbangkan secara matang untuk mengatasi kebocoran parkir antara lain penerapan parkir elektronik, parkir berlangganan, atau pengelolaan melibatkan pihak ketiga.
Tiga opsi tersebut sekaligus merespon rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo 2022 terkait optimalisasi retribusi parkir untuk meningkatkan PAD.
“Parkir kemarin saat pasar malam omsetnya kecil. Kami meminta dihitung ulang dengan teliti, bocornya di mana. Mari kita hijrah ke e-parkir, parkir berlangganan, atau pihak ketiga,” ujar Kang Bupati Sugiri Sancoko dalam sidang paripurna DPRD.
Dari ketiga opsi tersebut, lanjut Bupati, akan dipilih yang paling efektif mencegah kebocoran. Juga yang mampu menjamin kesejahteraan para juru parkir.
“Kita cari yang omsetnya paling banyak, tidak bocor, yang tidak dikendalikan oleh preman dan jukir bisa sejahtera,” tekannya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo, Setiyo Hari Sujatmiko mengatakan dalam waktu dekat, Dishub akan segera melakukan uji coba penerapan parkir elektronik. Namun, sebelum hal itu di terapkan, pihaknya akan menyosialisasikannya kepada para juru parkir agar penerapan di lapangan bisa efektif.
“Kita akan uji coba e-parkir, jukir akan kita gladi terlebih dahulu. Untuk uji coba di ruas Jalan HOS Cokroaminoto,” terang Miko.
Selain mematangkan metode tersebut, Dishub akan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya untuk memastikan PAD dari retribusi parkir bisa optimal.
“Kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas yang lain. Dishub parkir tepi jalan umum, sedangkan parkir yang lain di dinas yang lain. Kemudian kami berkoordinasi camat dan lurah sebagai kepala wilayah untuk mengurangi parkir liar,” jelasnya. (*)
