KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya akan mendapatkan pemasukan tambahan pada tahun 2025 mendatang. Pemasukan tambahan tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang nilainya ditaksir bisa mencapai Rp 1 triliun lebih.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Surabaya M Machmud mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari opsi pajak ini agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pemkot Surabaya. Ia berharap dana tersebut bisa diprioritaskan untuk program-program pengentasan kemiskinan.
"Kalau misalnya bebas, kita sarankan Rp 1 Triliun itu kan banyak, paling tidak digunakan untuk mengentaskan kemiskinan," kata Machmud, Jumat (14/6/2024).
Selain pengentasan kemiskinan, politisi dari Partai Demokrat ini juga menghimbau agar Pemkot Surabaya juga mengalokasikan dana tersebut untuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan dipandang sebagai program prioritas untuk mengejar target Indonesia Emas tahun 2045 nanti.
"Yang mana jumlah SMP negeri kan cuma 63 dari 153 keluruhan. Kalau bisa 1 kelurahan 1 SMP. Sehingga banyak anak SD ke SMP bisa masuk negeri," tambahnya.
Tidak berhenti sampai disitu, sektor kesehatan juga patut mendapatkan perhatian. Mengingat kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengobatan warga yang kurang mampu.
"Sebisa mungkin orang yang datang ke rumah sakit cukup membawa KTP saja, tidak perlu lagi BPJS atau KIS karena sudah dijamin,"paparnya.
Di akhir, dalam pemanfaatannya Pemkot Surabaya harus melakukan pengawasan yang ketat, hal ini penting dilakukan agar dana tersebut tidak menguap begitu saja, dan dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
"Yang paling penting bagaimana penggunaan uang itu jangan sampai sia-sia atau tidak bermanfaat," pungkasnya.(*)
