KETIK, PROBOLINGGO – Petani di Kabupaten Probolinggo dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) memberi apresiasi hasil audensi LSM LIRA dengan Pj Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto terkait permasalahan pupuk subsidi di Kabupaten Probolinggo.
Plt Ketua Gerakan Tani Nusantara (Gertanu) Abdullah mengaku mendukung terobosan yg dibuat Pj Bupati terkait kajian jalur distribusi baru pupuk subsidi lewat BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
"Saya kira ini adalah ide cerdas dan solutif. Bumdes itu kan badan usaha, yang fungsinya juga bisa seperti kios pupuk dan pestisida pada umumnya. Jadi, ini langkah tepat. Sebab, jika dilewatkan Bumdes maka pemantauan harga jual ke petani, bisa satu harga dan bisa dikendalikan lewat jalur birokrasi dan pengawasannya dibantu Kepala Desa," katanya.
Dijelaskan, persoalan pupuk subsidi di Kabupaten Probolinggo memang cukup beragam. Selain penjualan ilegal kepada petani yang tidak terdaftar di RDKK, juga masalah harga jual yang jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) di kisaran Rp160.000 sampai Rp250.000, untuk petani yang namanya terdaftar di RDKK. Padahal, HET yang ditetapkan hanya dikisaran Rp115.000/sak .
"Ini memang perlu ada revitalisasi jalur distribusi. Kasihan petani, tidak bisa menikmati pupuk subsidi satu harga. Selain itu, subsidi triliunan akan mubadzir. Karena, jalur distribusi terjebak pada jalur perdagangan komersil, sehingga penjualannya melambung tinggi. Sebab itu, kami para petani siap memback up segala kebijakan terobosan pak haji Ugas, selaku Pj Bupati Probolinggo," tandas Abdullah.
Ketua Papdesi Kabupaten Probolinggo Supriyanto menyambut baik rencana pendistribusian pupuk melalui Bumdes.
"Kami menyambut baik formula yang dilakukan, semoga itu bermanfaat untuk petani," katanya kepada ketik.co.id.
Sementara itu, seperti diketahui Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto menggelar audiensi dengan LSM LIRA Probolinggo terkait maraknya mafia pupuk subsidi, di kantor Pendopo Bupati di Jalan Ahmad Yani, kota Probolinggo, Jumat (9 /08/24).
Sebelumnya, LSM LIRA Kabupaten Probolinggo melayangkan surat permohonan audiensi ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Probolinggo pada 2 agustus 2024 lalu.
Surat permohonan itu disambut baik oleh Pj Bupati Probolinggo, sebab dinilai ada itikad baik untuk mengatasi persoalan pupuk subsidi di Kabupaten Probolinggo.
"Masalah pupuk ini sudah cukup lama Pemerintah Daerah memberikan atensi, melakukan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Saat kita melakukan tindakan, harga tiba-tiba sudah mulai menurun. Tapi di saat kita sudah mulai lengah itu naik lagi," ujarnya.
Ditambahkan, saat ini dia mempunyai rencana untuk tiga sampai empat bulan ke depan mempermudah penyaluran pupuk bukan hanya melalui kios tapi juga melalui Bumdes.
"Nah, ini segera dari Satgas pangan untuk mencari regulasinya. Tapi saya berharap tidak menunggu terlalu lama untuk segera kita berinisiasi," tandas Ugas Irwanto.
Sementara Gubernur LSM LIRA Jatim Samsudin, mengatakan, audiensi berjalan dengan baik seperti kita ketahui tadi kami cukup lama membahas tentang mafia pupuk ini bersama Pj Bupati beserta jajaranya.
"Dalam audiensi tadi Pj Bupati Probolinggo juga menandatangani MoU untuk memberantas mafia pupuk di kabupaten Probolinggo dalam hal ini, mengatasi apa yang menjadi keluhan masyarakat kabupaten Probolinggo khususnya soal pupuk yang dijual di atas harga eceran yamg ditetapkan pemerintah," ujarnya. (*)
