KETIK, SURABAYA – DPRD Kota Surabaya Komisi C melakukan hearing atau dialog antara Sekolah Petra Manyar dan perwakilan RW 04 kelurahan Menur Pumpungan, RW 05 Kelurahan Manyar Sabrangan, dan RW 07 Kelurahan Klampis Ngasem.
Dialog ini dilakukan untuk menengahi perselisihan terkait kenaikan uang keamanan yang harus dibayarkan oleh Sekolah Petra Manyar ke masing-masing RW tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menjelaskan jika Sekolah Petra Manyar diwajibkan membayar sejumlah uang keamanan ke masing-masing RW tersebut yang totalnya mencapai RP 32 Juta per bulan.
Namun, besaran uang keamanan tersebut baru saja mengalami kenaikan sebesar Rp 3 juta, sehingga total yang harus dibayarkan Sekolah Petra Manyar mencapai Rp 35 juta perbulan.
"Yang jadi permasalahan kenaikan dalam menentukan kenaikan tersebut Sekolah Petra tidak dilibatkan. Oleh sebab itu pihak sekolah merasa keberatan," jelas Baktiono saat ditemui di DPRD Surabaya, Senin (27/5/2024).
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono. (Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)
Lebih lanjut ia menjelaskan, selain kenaikan uang keamanan, permasalahan juga timbul dari aktivitas sekolah yang menyebabkan kemacetan, mengingat wilayahnya yang berada di pemukiman penduduk. Banyak penduduk yang mengeluh macet ketika jam berangkat dan pulang sekolah.
"Selain itu banyak warga juga mengeluh macet. Padahal selama puluhan tahun tidak masalah. Apalagi sekolah ini sudah berdiri sejak 1979. Jadi sudah ada side plannya," tambahnya.
Untuk menengahi masalah kemacetan pihak DPRD Kota Surabaya akan mengajak Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk melakukan analisa dampak lalu lintas disekitar lingkungan sekolah. Agar tidak terjadi kemacetan yang dikeluhkan oleh warga.
Sementara itu ditemui pada kesempatan yang sama Christi Novianti selaku Kepala Bagian Hukum Sekolah Petra Manyar menuturkan terkait kenaikan iuran keamanan pihaknya ingin ada laporan pertanggung jawaban dari tiap tiap RW. Hal ini sangat penting karena laporan tersebut nanti akan dijadikan diberikan kepada atasan.
"Kita kan dari pihak yayasan ingin tahu pengeluaran itu larinya kemana, jadi harus ada laporan pertanggungjawaban juga. Namun selama ini RW tidak pernah memberikan sejak 2017," ucapnya.(*)
