KETIK, KAIMANA – Pemerintah daerah Kabupaten Kaimana bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada tanggal 6 November.
Acara penandatanganan dihadiri oleh Bupati Kaimana, Freddy Thie, Sekretaris Daerah Donald R Wakum, Ketua KPU Chandra Kirana, dan Ketua Bawaslu, Siti Nurliah Indah Purwanti, serta pejabat lainnya.
Bupati Freddy Thie dalam sambutannya menjelaskan, keterlambatan penandatanganan NPHD bukan karena pihaknya bermaksud memperlambat atau mengoreksi usulan yang diajukan oleh KPU maupun Bawaslu.
Bupati Freddy Thie bersama Sekretaris Daerah Donald R Wakum serta Ketua KPU Chandra Kirana dan Ketua Bawaslu Siti Nurliah Indah Purwanti foto bersama setelah penandatanganan dana hibah Pilkada 2024 (foto Humas Pemkab Kaimana)
"Keterlambatan tersebut terkait dengan proses penyusunan APBD tahun 2024, di mana pemda harus memperhitungkan visi-misi yang semestinya diselesaikan dalam lima tahun menjadi tiga tahun sehingga memberikan beban besar pada pemerintah daerah," ujar Freddy Thie dalam sambutanya.
Meskipun demikian, secara undang-undang, pemda berkewajiban menyiapkan anggaran bagi tiga penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan.
Bupati FreddyThie juga menegaskan bahwa penilaian terhadap usulan ketiga penyelenggara tersebut dilakukan dengan hati-hati, berdasarkan kekuatan anggaran yang tersedia.
Selain itu, Bupati Freddy Thie juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaimana atas kerja keras mereka dalam menyusun dan membahas pengelolaan keuangan daerah.
Penandatanganan ini mencerminkan komitmen pemda untuk pengelolaan keuangan yang hati-hati dalam menyokong penyelenggaraan Pilkada 2024, yang menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga proses demokrasi yang berkualitas di Kaimana. (*)
