KETIK, SURABAYA – Masalah perubahan iklim masih menjadi perhatian dan isu dunia yang sampai saat ini diperhatikan.
Masalah tersebut menarik perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dengan mendukung pengendalian perubahan iklim serta pelestarian lingkungan mendukung Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
"Kami pastikan bahwa dokumen operasional Jawa Timur akan segera ditetapkan lengkap dengan action plan nya. Dan kami pastikan bahwa action plan bukan sekadar plan, tapi betul-betul contribution action untuk bagaimana pelestarian lingkungan dan mendukung FOLU Net Sink 2030," tegas Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, Rabu (15/5/2024).
Adhy menyebutkan, pentingnya pembahasan dan langkah konkret pelestarian lingkungan harus terus diupayakan. Salah satunya melalui program FOLU Net Sink 2030 yang memiliki tujuan sangat penting, yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.
"Saya kira sosialisasi pada hari ini adalah sangat penting untuk bisa membuka wawasan menyamakan persepsi tentang bagaimana FOLU net sink 2030 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan melalui sosialisasi ini," ujarnya.
Hal tersebut lantaran isu kerusakan alam saat ini tidak hanya menjadi perhatian para pemerhati lingkungan saja. Melainkan juga menjadi perhatian semua pihak. Karena kerusakan lingkungan sangat berkaitan erat dengan hajat hidup manusia saat ini dan generasi di masa yang akan datang.
"Kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait agar implementasi dari Indonesia FOLU Net Sink 2030 sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ucapnya.
Adhy Karyono menjelaskan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Jawa Timur akan dilakukan penyusunan rencana kerja yang nantinya menjadi arahan dan acuan yang jelas dalam memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi dan sumber daya di Jawa Timur.
Orang nomor satu di Jatim ini menargetkan rencana kerja tersebut akan segera diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Jawa Timur dalam waktu singkat tidak lebih dari 3 hari.
"Kita sudah punya tim dan target-target yang harus kita lakukan sampai nanti penyusunan dokumen rencana kerja FOLU Net Sink Indonesia Jawa Timur kalau tadi Pak Dirjen mengatakan satu minggu, berarti saya mengatakan tiga hari, kalau bisa besok sudah bisa saya tanda tangani," bebernya.
Ditambahkannya, hal tersebut selaras dengan visi RPJPD Jatim 2025-2045, yaitu Jawa Timur berakhlak, maju, berdaya saing global, berkelanjutan dan sejahtera. Satu di antaranya adalah upaya pencapaian intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.
"Pemerintah dan segenap masyarakat di Jawa Timur siap mendukung dan bersinergi dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui pembentukan tim pelaksana penyusunan rencana kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan keputusan gubernur," tegasnya.
Pentingnya pelestarian lingkungan menurut Adhy Karyono harus dipahami bersama oleh semua pihak apalagi pemerintah. Karena itu ia juga meminta kepada Bupati Walikota di Jawa Timur untuk menyamakan persepsi dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan program-program pelestarian lingkungan.
"Kepada Bupati Walikota saya mohon untuk bisa membawa isu tentang lingkungan menjadi sangat penting dan semua dokumen pembangunan juga harus diselaraskan dan tentu harus yang mengalokasikan anggarannya di bidang kelestarian lingkungan," pintanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan terima kasih atas komitmen tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kaitan pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan anggaran yang tidak sedikit telah dialokasikan Pemprov Jatim untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
"Ini menunjukkan betapa komitmennya Provinsi Jawa Timur terkait dengan pengelolaan hutan Lestari di provinsi ini dan saya dengar kabar dari Pak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur anggaran untuk Kepala Dinas Kehutanan ini juga relatif cukup tinggi tidak kurang hampir Rp 250 miliar, kami terima kasih perhatian bapak cukup serius," kata Hanif. (*)
