KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan delapan ekor sapi untuk dikurbankan pada Idul Adha 1444 H atau tahun 2023 ini.
Tak hanya membagikan sapi, mereka juga meminta kepada penerima dan masyarakat luas untuk tak menggunakan plastik sebagai bungkus.
Bupati Salwa Arifin saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (28/6/2023) malam, menyampaikan, agar pendistribusian daging kurban tak menggunakan plastik. Melainkan, menggunakan bungkusan non plastik. Seperti daun dan besek.
"Mohon menghindari dibungkus plastik," jelasnya singkat.
Sebelum itu, Bupati Salwa Arifin juga telah mengeluarkan Surat Edarannya (SE) nomer 670/244/430/2023 tentang himbauan pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah plastik di Kabupaten Bondowoso, per 21 Juni 2023.
Dalam SE tersebut terdapat empat poin. Salah satunya, yakni agar masyarakat melakukan pendistribusian hasil pemotongan hewan kurban dengan ketentuan yakni tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai sebagai wadah daging kurban.
Melainkan, menggunakan alternatif pembungkusan daging kurban ramah lingkungan seperti daun jati, daun pisang, besek, atau jenis lainnya yang terbuat dari bahan yang mudah terurai dan tidak menimbulkan sampah plastik. Serta membawa sendiri wadah dari rumah yang tebuat dari bahan ramah lingkungan saat mengambil daging kurban.
"Sebagai komitmen upaya Pemkab Bondowoso dalam mengurangi timbunan sampah plastik," seperti dikutip dalam SE tersebut.
Di lokasi yang sama, Kepala Bagian Kesejahteraan, Kristian Putro Prasojo, menegaskan hal serupa.
Ia memastikan telah menyampaikan penggunaan bungkua kurban non plastik pada lembaga yang menerima sapi untuk kurban dari Pemkab Bondowoso.
Disinggung tentang kurban tersebut diberikan pada lembaga mana saja, pria akrab disapa Kris ini menegaskan, delapan ekor sapi itu diberikan kepada sejumlah lembaga keagamaan.
Di antaranya yakni panitia kurban Masjid Agung At Taqwa, PCNU, Muhammadiyah, MUI, Yayasan Al Jannah Botolinggo, Ponpes Manbaul Ulum, serta Masjid Al Ikhlas.
"Kita serahkan pakai berita acara," ujarnya.
Ia menjabarkan penentuan penerimaan bantuan tersebut memang lebih diserahkan kepada lembaga sosial, lembaga keagamaan, Ponpes, dan ada juga yang diberi karena pengajuan.
"Ada yang pengajuan juga itu," pungkasnya. (*)
