KETIK, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Rizal Ramli turun ke jalan memimpin orasi demo buruh dan tenaga kesehatan (Nakes) di Kawasan Patung Kuda Jakarta pada Kamis (10/8/2023) lalu.
Lautan massa pendemo melakukan long march dari Bandung menuju Istana Presiden di Jakarta. Aksi tersebut menuntut pemerintah mencabut Undang- Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law.
Aksi jalan kaki buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini sudah dimulai dari Bandung sejak Kamis (3/8/2023) dan berakhir di Jakarta pada Kamis (10/8/2023) bersamaan dengan aksi demo buruh besar besaran di Istana Negara.
Aksi ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat dan tokoh pergerakan. Termasuk Rizal Ramli.
Ekonom kawakan tokoh perubahan yang terkenal dengan jurus “Rajawali Ngepret” dan “Rajawali Bangkit” ini kembali turun ke jalan.
Para pengamat mengatakan, jika Rizal Ramli sudah turun ke jalan, maka berarti kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Banyak ketimpangan kebijakan terjadi. Namun perjuangan meluruskan itu tak mendapat respon positif dari pemerintah.
Pengamat Geopolitik Tulus Sugiharto mengungkapkan, Rizal Ramli menjadi saksi ahli dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juli kemarin.
"Ia benar-benar membela buruh lalu ikut demo buruh dengan berpidato di hadapan aksi buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Komitmennya pada perjuangan buruh itu nyata," kata Tulus, Sabtu (12/8/2023).
Benar saja. Saat berorasi, ia membongkar skenario jahat dari UU Cipta Kerja. Sebagai aktivis vokal saat mahasiswa, power Rizal masih sangat terasa.
Rizal menyampaikan poin-poin tuntutan dalam orasinya pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tersebut.
Ia berharap Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai presiden lantaran sejumlah kebijakannya yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
Menurut dia, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sangat melukai rakyat, khususnya kaum buruh.
"Jokowi ajak kita miskin berjemaah, dia sendiri bersama pejabatnya enggak miskin, malah nambah kaya," kata Rizal Ramli di atas mobil komando.
Rizal Ramli juga mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai tidak akan memberikan kesejahteraan terhadap rakyat.
"Jokowi berhasil meningkatkan kekayaan oligarki secara ugal-ugalan," ujar Rizal Ramli.
Kemudian, Rizal Ramli sempat menyinggung jabatan yang dimiliki oleh anggota keluarga Jokowi. Seperti putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Surakarta dan menantunya, Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan.
"Jokowi membangun politik dinasti keluarga secara vulgar tanpa malu-malu," ucap Rizal.
Dia menilai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pembangunan IKN, dan praktek politik dinasti membuat Jokowi haris turun dari jabatannya.
"Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia dan meningkat kesejahteraan rakyat, kecuali turunkan Jokowi," tegas Rizal Ramli.
Diketahui, Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar unjuk rasa hari ini. Aksi ini rencananya digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.
AASB dan Gebrak akan menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah di bawahnya.
Gebrak juga membawa tuntutan lain yaitu pencabutan terhadap UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi seperti UU Mineral dan Batubara (Minerba), KUHP, UU Ibu Kota Negara (IKN), UU Pertanian, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global," demikian pernyataan Gebrak, dikutip pada Kamis.
Selain itu, mereka juga menolak Bank Tanah dan meminta penghentian liberalisasi agraria dan perampasan tanah. Kemudian, Gebrak juga menuntut agar tidak ada pembungkaman ruang demokrasi di lingkungan akademik.
Tuntutan lainnya ialah agar represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor masyarakan bisa dihentikan.
Di sisi lain, AASB menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat.
Presidium AASB Jumhur Hidayat mengatakan ketiga undang-undang tersebut mengabaikan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh.
"Kami berkeyakinan bahwa berbagai UU tersebut adalah antikonstitusi, bahkan anti-Pancasila sehingga perlu mendapat koreksi fundamental," kata Jumhur di Sekretariat Bersama AASB, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.
Untuk itu, lanjut dia, AASB menghimpun sekitar 40 organisasi buruh untuk melakukan aksi. Sebab, Jumhur menilai upaya dialog, hingga hukum di Mahkamah Konstitusi tidak mewujudkan tuntutannya.
"Kami menggelar Aksi Akbar Buruh Ultra Damai 10 Agustus 2023 secara besar-besaran ini dengan suau keyakinan bahwa Presiden RI mau mendengarkan dan merasakan denyut nadi keresahan rakyat, khususnya kaum buruh Indonesia sehingga mau mencabut UU yang antikonstitusi dan anti-Pancasila itu," ungkap Jumhur.(*)
