KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Triwulan I serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekda Prov. Jatim Adhy Karyono, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Ka. OPD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (23/3/2023) malam usai salat tarawih.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh Ka OPD untuk segera mengintegrasikan seluruh layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan ini diyakini akan mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan layanan publik.
Menurutnya, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri, KPK dan BPKP yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3/2023). Platform terintegrasi ini akan terkoneksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal," ungkapnya.
Khofifah juga berpesan kepada kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus melalukan cek secara detail terhadap seluruh program kerja yang ada dalam RKPD. Hal ini penting dilakukan agar antara program yang direncanakan sesuai dengan output dan outcome yang dihasilkan.
"Jadi tolong selalu dilakukan cek detail di semua program dan proyek di semua perangkat daerah. Kuncinya adalah cek detail, cek detail, pastikan antara perencanaan nyambung output dan outcomenya" ujarnya.
Dalam laporannya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyatakan, bahwa LKPJ merupakan keterangan pertanggung jawaban yang dilaporkan oleh jajaran eksekutif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jatim.
LKPJ dari Pemprov Jatim yang disampaikan DPRD Jatim memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun anggaran berjalan.
Disampaikannya, secara makro kondisi Jatim untuk realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2022 realisasi belanja mencapai 93.76 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 92.44 persen.
Jatim, masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 24.99 persen di bawah DKI Jakarta .
Realisasi Investasi Jatim tahun 2022 juga mengalami trend tertinggi pada sepuluh tahun terahir. Bahkan, peningkatan signifikan terjadi di 2022 yang meningkat 38.8 persen dibanding tahun 2021.(*)
