KETIK, SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mengusulkan agar anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa diserahkan ke sekolah.
"Sehingga badan gizi nasional (BGN) akan menentukan standar dari makanan yang akan dimakan siswa," ucap Untari, Kamis,9 Januari 2025.
Politisi PDIP menilai usulan tersebut bisa menghidupkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan ibu-ibu yang memiliki keahlian memasak. "Intinya pemerataan rezeki lah," ujarnya.
Menurut Untari, untuk menyukseskan program tersebut, anggarannya tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi atau kabupaten juga bisa menganggarkan.
"Pemprov Jatim telah menyiapkan anggarannya. Tapi, sampai sekarang belum tahu siapa saja yang dilibatkan," katanya.
Dengan adanya program ini, Untari mengaku pihak koperasi belum dilibatkan maupun diajak bicara terkait masalah program pemerintah ini.
"Saya sebagai ketua koperasi juga belum dilibatkan. Nunggu pemprov koordinasi dengan pusat dulu, baru tahu seperti apa," kata wanita yang menjabat sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tersebut.
Diketahui, Pemprov Jatim menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun, dana ini sementara disimpan sebagai dana cadangan sambil menunggu pedoman teknis dari pemerintah pusat.
"Karena belum ada regulasi dan petunjuk teknis yang jelas, anggaran tersebut masih dalam bentuk dana cadangan," kata Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono.
Adhy menyebut untuk dana awal program Makan Bergizi Gratis berasal dari pusat. "Kami juga belum mengetahui secara rinci penempatannya," ucapnya.
Kendati demikian, Adhy mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG ini. Pihaknya telah berkomunikasi dengan BGN meskipun peran pemerintah daerah dalam program ini masih menunggu kejelasan regulasi.
"Saya belum mendapat informasi lengkap terkait posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, karena pedoman yang diterima masih terbatas," pungkasnya.(*)
