KETIK, BANDUNG – Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Emma Dety Dadang Supriatna mendapat penghargaan 'Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) terbaik tingkat Kabupaten/Kota dari PJ Gubernur Jawa Barat.
Penghargaan diterima Emma Dety dari Pj Ketua TP PKK Jabar Ananda Soemedi Bey Machmudin, di sela Peringatan Hari Ibu dan Wisuda Sekoper Jabar , di Sport Jabar Arcamanik. Jl. Pacuan Kuda Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, Selasa (24/12/2024).
Dengan penghargaan ini menunjukan Kabupaten Bandung membuktikan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan, melalui berbagai inisiatif strategis. Termasuk melalaui program-program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan.
"Pencapaian ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan. Tetapi juga sebuah langkah maju dalam membangun masa depan yang inklusif, di mana perempuan dapat terus berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan bangsa, khususnya di Kabupaten Bandung," kata Emma.
Menurut Emma, penghargaan juga diraih atas penilaian partisipasi 100 peserta wisuda Sekoper Jabar dari RW 13 Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Bunda Bedas ini menyatakan para perempuan hebat ini adalah simbol kekuatan dan semangat perempuan berdaya saing, yang siap mengambil peran strategis dalam pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Momentum ini menjadi tonggak penting untuk menegaskan kembali peran perempuan dalam pembangunan, sekaligus sebagai dorongan untuk terus menggerakkan semangat kesetaraan gender dan transformasi sosial yang lebih adil di masyarakat," kata Emma.
Pada tahun lalu, Kabupaten Bandung meraih penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Kategori Madya dalam Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi penting untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam semua aspek kebijakan, program, dan kegiatan organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah.
Melalui PUG, perempuan berhak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan, sehingga tercipta keadilan gender yang lebih inklusif.(*)
