KETIK, MALANG – Menjelang akhir masa jabatan anggota dan pimpinan dewan di akhir tahun 2024, DPRD Kota Malang berfokus pada penuntasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif.
Kedua Ranperda tersebut ialah pengelolaan Pondok Pesantren dan Kemajuan Kebudayaan, serta Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBD).
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menjelaskan dua Ranperda Inisiatif DPRD itu masih dalam proses evaluasi di Provinsi Jawa Timur.
“Dua Ranperda inisiatif ini sudah masuk dalam evaluasi provinsi. Sehingga disini saya minta Kabag Hukum dari Pemkot Malang dapat proaktif untuk menanyakan itu. Jangan sudah diserahkan kemudian ditinggal begitu saja,” ujar Made, Senin (15/04/2024).
Ia berharap kedua ranperda tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan terealisasikan sehingga pengesahan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang dapat segera terwujud.
Menurutnya Ranperda yang diserahkan pada pihak Provinsi Jatim merupakan tindaklanjut dari Bagian Hukum Pemkot Malang.
“Minimal seminggu sekali lah ditanyakan. Karena pada saat melempar ke Provinsi itu bukan dari DPRD lagi, tapi dari Pemkot Malang dalam hal ini Kabag Hukum. Kami harapkan dapat segera selesai,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa di tahun 2024 ini terdapat delapan Ranperda wajib yang harus diselesaikan dengan segera. Beberapa dari Ranperda tersebut di antaranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), hingga Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Di tahun ini kita sebenarnya tidak akan membahas Perda baru, tapi menyelesaikan PR di tahun 2023. Di tahun ini ada delapan yang wajib dan harus kita selesaikan,” tutup Made. (*)
