Jadi Kepala DP3AK, Tri Ingin Berdayakan Kaum Perempuan dan Antisipasi Bullying

KETIK, SURABAYA – Tri Wahyu Liswati dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim oleh Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/9/2023).

Ditemui usai pelantikan, Tri menyebut kasus kekerasan perempuan dan anak menjadi perhatian serius Pemprov Jatim. Karena itu, ia akan langsung berkoordinasi dengan jajaran dari DP3AK untuk membuat program agar perempuan Jawa Timur berdaya.

"Tentunya sebagai pimpinan baru di DP3AK saya akan menyamakan persepsi dulu bersama jajaran. Nantinya kami akan membuat program untuk menekan Kasus kekeringan perempuan dan anak," jelas Tri saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/9/2023).

Mantan Kepala Sekolah SMAN 4 Surabaya ini akan lebih menekankan pemberdayaan perempuan dari berbagai sektor seperti pendidikan, perekonomian, dan sosial. Dengan perempuan berdaya, ia yakin angka kekerasan terhadap perempuan akan berkurang dengan sendirinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Tri Wahyu Liswati. (Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)

Tri mengakui penanganan kekerasan perempuan tentu tidak mudah. Namun dengan kerja sama dari berbagai eleman masyarakat, ia yakin perempuan Jawa Timur dapat berdiri di atas kakinya sendiri dan menjadi perempuan yang mandiri.

"Tentu memang tantangan yang saya hadapi bisa dibilang tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Dirinya yakin dengan penanganan yang tepat perempuan Jawa Timur dapat berdaya," tambahnya.

Sementara terkait perlindungan anak, sebagai mantan pengajar, ia berkaca pada aturan di kurikulum merdeka yang salah satu pembelajarannya adalah mengenai pendidikan karakter secara tersirat.

Tri akan bekerja sama dengan seluruh sekolah di Jatim untuk melakukan antisipasi tindakan bullying yang saat ini sering terjadi di lingkungan sekolah.

"Tentu terkait bullying anak masih menjadi bagian dari tugas saya. Saya akan menggandeng pihak sekolah untuk melakukan kegiatan antisipasi agar bullying di sekolah bisa ditekan," pungkasnya.(*)