KETIK, SURABAYA – DPRD Surabaya tengah memperjuangkan takmir masjid maupun musala di Kota Surabaya mendapatkan insentif layaknya RT, RW dan Lembaga Permasyarakatan Kelurahan (LPMK).
"Saya pikir apa yang diharapkan masyarakat sangat logis, mengingat peran sentral tokoh agama dalam menjaga moral masyarakat," papar Arif Fatoni Anggota Komisi A DPRD Surabaya.
Karena Fatoni mendengar secara langsung apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat saat Ia melakukan kegiatan reses di Rungkut Kidul Surabaya.
Toni menegaskan pihaknya akan memperjuangkan setiap aspirasi yang muncul dalam reses. Pasalnya, tugas anggota DPRD selaku pelayan rakyat ialah mengakselerasikan kehendak masyarakat agar masuk dalam rencana kebijakan pemerintah.
Takmir maupun marbot masjid dan musala adalah orang yang paling berjasa memakmurkan tempat ibadah. Namun, menurut Toni, masih terjadi disparitas cukup tinggi antara masjid dan musala di kampung dengan masjid dan musala yang yang terletak di pemukiman warga kelas menengah ke atas.
"Dibutuhkan kehadiran pemerintah, sehingga kesenjangan tersebut bisa diminimalkan," ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya.
Toni menambahkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya belum sesuai target yang diharapkan sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan beberapa program yang sudah direncanakan Pemkot Surabaya tertunda karena anggaran terbatas.
Pemkot Surabaya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dapat membawa Surabaya menuju kota yang baldatun toyyibatun warabbun ghofur.
"Menurut saya, Mas Eri pemimpin yang sangat konsen memikirkan masyarakatnya. Saya memiliki keyakinan, jika situasi keuangan Pemkot Surabaya sudah membaik, insentif untuk takmir dan marbot masjid dan musala dapat direalisasikan," pungkas Toni.(*)
