KETIK, SURABAYA – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur memandang kebijakan pelarangan iklan dan diskon susu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo belum tepat. Itu karena menurutnya pemberian diskon justru bagus jika dilihat dari sisi konsumen.
Ketua YLPK Jatim Said Sutomo mengatakan, kalau hanya larangan tanpa memberikan kompensasi khususnya kepada ibu-ibu yang menyusui, hal tersebut kurang tepat. Jika melarang pemerintah harus memberikan kompensasi kepada konsumen.
"Diskon inikan bagus ya dari sisi konsumen bisa dapat harga murah. Tapi kalau dilarang terus kompensasinya apa kepada ibu-ibu, justru pelarangan itu kurang tepat," jelas Said kepada Ketik.co.id, Rabu (7/8/2024).
Lebih lanjut, dirinya menambahkan terkait kandungan susu formula sejauh ini belum ada keluhan daripada konsumen. Penggunaan susu formula sudah berlangsung sejak dulu dan tidak ditemukan adanya konsumen, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melarang iklan atau pemberian diskon.
"Kan selama ini tidak ada keluhan, baik-baik saja. Jadi buat apa? Justru yang rugi konsumennya, mau beli harga murah gak bisa," tambahnya.
Saat ini dari pada mengkhawatirkan susu formula lebih baik pemerintah menaruh perhatian kepda peredaran minuman manis. Hal ini karena banyak temuan anak-anak bahkan balita yang harus cuci darah di rumah sakit.
YLPK menyarankan pemerintah memberikan semacam cukai bagi minuman berperisa untuk menekan konsumsi yang berlebihan.
"Daripada susu formula, lebih baik pemerintah fokus sama minuman manis. Kami sudah ajukan untuk penerapan cukai dan banyak yang mendukung," pungkasnya.(*)
Baca juga berita lain kanal Transparan tentang Susu Formula di bawah ini:
- Beda Pengalaman dan Pendapat Para Ibu Terkait ASI dan Larangan Diskon Susu Formula
- Ahli Gizi: Hati-Hati! Banyak Kandungan Gula di Susu Formula
