KETIK, SITUBONDO – Rapat paripurna DPRD Situbondo dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggara (TA) 2023 tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan, Kamis (28/03/2024)
Pada rapat paripurna dengan agenda tersebut, jadwal yang sudah ditentukan ialah pukul 09.30 WIB. Namun pada kenyataanya, rapat molor hingga berjam-jam dan baru dimulai pada pukul 13.15 WIB.
Dari 28 Anggota DPRD yang awalnya hadir dan sudah mengisi daftar absensi, namun karena mungkin terlalu lama menunggu sehingga hanya 16 orang atau kurang dari dua per tiga dari total 45 anggota DPRD yang mengikuti paripurna.
Rapat paripurna tersebut adalah penyampaian LKPJ oleh Bupati Situbondo Karna Suswandi didampingi Wakil Bupati Nyai Khoirani hingga selesai di ruang rapat DPRD Situbondo, tempat berlangsungnya rapat paripurna tersebut.
"Ada 28 Anggota DPRD yang hadir, namun karena menunggu lama sehingga mungkin ada kegiatan lain sehingga secara fisik yang mengikuti kurang dari itu," kata Ketua DPRD Situbondo Edy Wahyudi kepada sejumlah media usai rapat.
Adanya kejadian acara rapat paripurna yang molor hingga empat jam ini, Edy berharap ada kerjasama yang baik, saling menghormati dan menghargai terhadap jadwal dan kegiatan masing-masing sehingga apa yang sudah terjadwal bisa terlaksana dengan baik.
Tidak hanya itu, dalam rapat paripurna itu seharusnya dihadiri dua per tiga dari total 45 anggota DPRD agar paripurna dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
Meski tidak memenuhi kuorum atau tidak dihadiri dua per tiga dari total 45 anggota DPRD, nyatanya rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ tersebut tetap terlakasana dan terkesan dipaksakan.
Penyerahan LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Situbondo kepada DPRD Situbondo, itu sesuai agenda paling akhir 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
"DPRD mempunyai kesempatan untuk melakukan pembahasan 1 bulan setelah diterimanya LKPJ ini, artinya setelah ini kami akan menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan pembahasan di seluruh alat kelengkapan yang ada," ungkap Edy.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan adanya kenaikan angka kemiskinan, karena pemerintah fokus pada kemiskinan ekstrem karena pada kemiskinan ekstrem tersebut ada insentif fiskal.
"Kita focus pada kemiskinan ekstrem, karena pada kemiskinan ekstrem itu kita dari 0,87 sekarang turun menjadi 0,36 kalau tidak salah, dan akhir tahun ini target pemerintah pusat harus 0 sedangkan kita masih 0,36," ungkap Bupati Situbondo Karna Suswandi.
Kata Bupati Karna, upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, yaitu dengan berbagai hal dan batuan seperti Birulah (bangun rumah layak huni), jambaniasai dan berbagai kegiatan yang dapat memacu kemiskinan ektrem bisa terentaskan.
"Insyallah kita bisa mencapai itu (teget kemiskinan ekstrem 0) dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.(*)
