KETIK, CILEGON – Ratusan massa aksi terdiri dari guru honorer madrasah, guru TPA/TPQ, kader posyandu, kader PKK, dan Linmas menggeruduk kantor Pemkot Cilegon. Merekka menuntut agar honor mereka selama tiga bulan (Oktober-Desember) segera dibayarkan.
Menanggapi itu, sejumlah pejabat eselon dua dan eselon tiga Pemkot Cilegon menemui massa di lokasi aksi, Rabu 08 Januari 2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Daerah Dua (Asda II) Pemkot Cilegon Aziz Setia Ade Putra membeberkan alasan mengapa honor mereka tak bisa dibayarkan.
Aziz menuturkan, selain dikarenakan faktor defisit anggaran pada tahun 2024, juga dikarenakan aturannya yang menyebutkan demikian.
"Jadi anggaran tahun 2024 tak mampu mengcover untuk pembayaran honor yang dimaksud. Tapi untuk 2025, insya Allah akan dibayarkan sebelum pelantikan wali kota baru," tutur Aziz.
Aziz memaparkan, total honor yang harus dibayarkan semuanya oleh Pemkot nilainya sekitar Rp7 miliar sampai dengan Rp 8 miliar. Nilai itu baru untuk honor guru madrasah, honor guru TPA/TPQ, Raudhatul Athfal, honor para kader, dan Linmas.
Massa mengepung kantor wali kota Cilegon. (Foto: Umam/ketik.co.id)
Namun, untuk pihak ketiga yang sudah menjadi rekanan Pemkot datanya sudah diinventarisir di Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon.
"Karena ini sudah lewat tahun, paling kami berupaya untuk konsultasikan terlebih dahulu," ujar Aziz.
Lebih lanjut kata Aziz, karena berdasarkan aturan, sebenarnya honor yang tahun 2024 tidak bisa dibayarkan di tahun berikutnya dan dianggap hangus.
"Namun Pemkot berikhtiar mencari solusi dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Dikarenakan ini untuk kesejahteraan guru honorer dan para kader serta Linmas," imbuh Ade.
Namun demikian, Aziz menjanjikan jika tahun 2025 tidak akan ada keterlambatan pembayaran honor. Bahkan rencananya akan mengubah sistem pembayaran. Jika sebelumnya setiap tiga bulan baru dibayarkan, untuk tahun 2025 akan dibayarkan setiap bulan.
"Karena usulan honor dibayarkan setiap bulan, ya kita terima," kata Aziz.
Ditegaskan Aziz, untuk honor 2024 sebenarnya sudah tidak bisa dibayarkan. Tapi Pemkot berikhtiar agar hak para guru honorer, kader, dan yang lainnya bisa dibayarkan. (*)
