KETIK, MALANG – Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' Gondanglegi, Kabupaten Malang secara masif menanamkan nilai-nilai moderasi beragama terhadap santri. Hal ini untuk menangkal paham radikalisem dan intoleran dalam kehidupan bermasyarakat.
Penerapan Nilai Moderasi Beragama pada para Santri diketahui ketika Tim Pengabdian ini merupakan kolaborasi dari dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Malang, memberikan materi di Pondok Pesantren tersebut.
Shidqi Ahyani, M.Ag selaku Ketua Tim Pengabdian Qoryah Thayyibah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjelaskan moderasi agama harus dijalankan dengan imbang sesuai maknanya.
"Indonesia sendiri telah mempraktikkan moderasi beragama melalui organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU meyakini Islam Nusantara yang sejalan dengan Islam Wasathiyah, yakni ketegasan seseorang untuk bersikap adil," jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikirimkan, Rabu, (8/11/2023).
Terafiliasinya Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' dengan NU lanjut ia, membuat moderasi beragama menjadi arus utama yang diyakini dan dipraktikkan oleh para santri. Hal ini terbukti dengan maraknya tradisi pembacaan tahlil, pembacaan yasin dan lainnya.
Pembelajaran di pondok pesantren tersebut salah satunya berlandaskan pada kitab yang dikarang oleh ulama nusantara yakni KH Hasyin Asyari dan KH Marsuki Mustamar. Dalam pembelajaran ekstrakulikuler pun terdapat pemahaman nilai-nilai ahlussunah wal jamaah (Aswaja).
"Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebihan," ujarnya.
Para santri senantiasa diingatkan untuk selalu memegang teguh ilmu yang diperoleh selama mengabdi di pesantren. Menurut Oky Bagas Prasetyo selaku anggota tim pengabdian menyebut kondisi antara pesantren dengan dunia luar sangat berbeda jauh.
"Kondisi sosial di luar pesantren sangatlah berbeda. Banyak aliran yang berbeda faham dengan pesantren. Terlebih perlu berhati-hati dan menghindar dari aaran, faham yang dilarang oleh pemerintah," ungkapnya.
Dalam paradigma Islam Moderat diyakini menolak pendapat mengenai ketatanegaraan yang bersifat konkret dan mutlak yang harus diterapkan dalam suatu realitas tertentu.
"Namun paradigma ini juga menolak anggapan bahwa agama hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, serta tidak memiliki sangkut paut dengan sistem ketatanegaraan. Paradigma ini memiliki seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara," tuturnya. (*)
