KETIK, LUMAJANG – Dalam beberapa hari terakhir beredar sebuah video seorang jurnalis yang mendatangi sebuah aktivitas tambang pasir illegal.
Dalam wawancara dengan jurnalis tersebut, seorang sopir mengakui bahwa tidak memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).
Unggahan melalui Tiktok ini kemudian menuai sejumlah komentar dari sejumlah netizen di Lumajang.
Terkait hal ini, Agus Setiawan salah satu tokoh pemuda Lumajang mengatakan, tambang illegal ini terjadi karena longgarnya pengawasan.
"Kalau dilihat dari sisi perizinan, yang mengeluarkan ijin adalah Pemprov. Namun dari sisi pajak, masuknya ke Lumajang. Di sini pentingnya sinkronisasi kewenangan dalam pengawasan terkait dengan perijinan," kata Agus Setiawan, yang juga Ketua Kadin Lumajang itu.
Maka, kata Agus Setiawan, pintu pertama untuk pengawasan adalah dari masalah perizinan. Soal pencurian pasirnya menjadi ranah pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.
"Kalau pengawasan masalah perijinannya saja sudah tidak ada, maka tambang illegal itu akan terus berlangsung. Di sini awalnya, jika penertiban perizinan tidak dari awal dilakukan," kata Agus Setiawan.
Secara umum, Agus Setiawan menilai pengawasan terhadap tata kelola tambang di Lumajang masih sangat longgar. Baik yang dilakukan oleh Pemprov maupun Pemkab Lumajang sebagai pemangku wilayah.
"Ini memberikan celah bagi tambang illegal di Lumajang. Pemkab sudah pasti dirugikan karena tambang illegal ini, karena pasti tidak membayar pajak," urainya kemudian.
Agus Setiawan kemudian menyebut, pihak yang berwenangan terkait pengawasan ini harus mengambil langkah cepat agar tambang illegal tak kembali terulang di Lumajang.
"Jangan sampai ada pembiaran terhadap pencurian kekayaan alam kita," tegasnya. (*)
