KETIK, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, di saat pemerintah berupaya mengatasi kemiskinan di daerah, tapi masih ada saja oknum pemerintah daerah yang justru memberikan informasi palsu penerima bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik tertentu.
Sri Mulyani menyebut, manipulasi data penerima bansos dilakukan oleh oknum pemda adalah dengan memasukkan nama pendukung atau bahkan tim suksesnya (timses). Padahal mereka bukan termasuk masyarakat dalam kategori miskin.
Nama-nama tersebut dimasukkan oleh oknum pemda untuk menerima bansos, karena mereka berjasa dalam memberikan suara di pemilihannya.
"Pemda akan memilih 'keluarga miskin' yang memberikan suara (dukungan) kepada mereka, padahal mereka (penerima bansos ini) tidak benar-benar miskin," jelas Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di Jakarta kemarin, dikutip Rabu (10/5/2023).
"Jadi orang miskin yang memilih (sang oknum pemda) akan didaftarkan. Atau lebih parahnya mereka yang didaftarkan adalah timses yang teregistrasi (sebagai penerima bansos)," kata Sri Mulyani lagi.
Manipulasi data, kata Sri Mulyani menjadi permasalahan yang kompleks. Hal ini juga yang kemudian menjadi perhatian pemerintah pusat saat itu untuk tidak serta merta memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemda dalam menyalurkan bansos.
Sri Mulyani menilai, manipulasi data kemiskinan atau penerima bansos di daerah itu, bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri juga bagian dari aturan yang berlaku di tanah air.
"Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya," tuturnya.
Karena itu, saat ini pihaknya bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini.
Pendataan tersebut, kata Sri Mulyani bukan pekerjaan yang mudah, karena pengumpulan data harus dilakukan secara menyeluruh, dan harus dilakukan dari Sabang hingga Merauke. Penuntasan data di pemerintah pusat saja, membutuhkan waktu dua tahun.
Terpenting, kata Sri Mulyani bagaimana pemerintah bisa memiliki data yang akurat dan kredibel mengenai jumlah populasi berdasarkan konsumsi di Indonesia.(*)
