KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menyoroti rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi pada banyak instansi di lingkungan Pemprov Jatim. Rata-rata penyerapan anggaran instansi Pemprov Jatim hingga saat ini hanya berkisar 50 persen saja, padahal sebentar lagi tahun 2023 akan berakhir.
Hal itu disampaikan langsung oleh anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Dediyansyah saat rapat pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD tahun 2023. Menurutnya lambatnya penyerapan anggaran dapat menghambat peningkatan potensi perekomomian di masyarakat.
"APBD tahun 2023 ini saya harap realisasinya minimal harus mendekati 90 persen. Karena banyak OPD di lingkungan Pemprov yang penyerapan anggarannya masih 50 persen," jelas Dediyansyah kepada Ketik.co.id.
Dirinya menambahkan setelah disetujuinya P-APBD tahun 2023 ini para instansi untuk dapat bergerak cepat mengingat tahun 2023 hanya tinggal 3 bulan lagi. Peran serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim sangat penting agar semua OPD dapat melakukan langkah cepat dalam meningkatkan penyerapan anggaran.
"Di sisa masa jabatan bu Khofifah dan Pak Emil saya harap mereka bisa memacu semua OPD untuk bergerak cepat. Jangan sampai menjelang akhir masa jabatan mereka meninggalkan catatan yang kurang baik," tambahnya.
Anggota Komisi E itu berharap menjelang tahun politik ini agar Pemprov Jatim memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Terutama di sektor infrastruktur yang karena satu lain hal pengerjaannya sering terhambat. Penyerapan anggaran yanh maksimal memegang peranan penting untuk memajukan perekonomian di suatu daerah.
"Saya harap Pemprov bisa mengoptimalkan menyerapan anggaran dengan maksimal di sisa waktu ini," pungkasnya.(*)
