KETIK, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan setelah Nigeria bantuan hibah vaksin Pentavalen akan diberikan kepada dua negara Afrika lain yakni Zimbabwe dan Kenya.
Vaksin Pentavalen adalah kombinasi dari vaksin DPT, HB, dan Hib. DPT diketahui merupakan vaksin yang digunakan untuk mengurangi risiko penyakit difteri, pertusis (batuk 100 hari), dan tetanus. Sementara HB merupakan vaksin untuk mengurangi risiko penyakit hepatitis B.
"Usai Nigeria menyusul Zimbabwe dan Kenya. Juga kepada negara-negara lain di dunia yang membutuhkan stok vaksin untuk warga negaranya," jelas Retno usai melepas hibah vaksin Pentavalen ke Nigeria, di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (28/5/2023).
Menurut Retno, hibah ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu memproduksi vaksin. Indonesia juga mampu memberikan hibah kepada Afghanistan 10 juta dosis vaksin Polio.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, pemberian hibah ini merupakan kerja sama antar stakeholder. Yakni antara PT Biofarma Persero dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
Menurut Menkeu, Indonesia mampu melakukan diplomasi resource untuk banyak negara. Fokusnya selama ini Afghanistan dan Pakistan yang terkena banjir, negara-negara di Kepulauan Pasifik, dan banyak negara lain yang sudah menerima hibah dari Indonesia.
"Jadi nanti akan menjadi salah satu tools diplomasi kita yang akan efektif. Termasuk tidak hanya charity, tapi kita semakin economic relations," kata Sri Mulyani menjelaskan.
Ia menyebut pemerintah menganggarkan Rp 8 triliun untuk mendukung soft diplomacy dengan negara-negara lain melalui program-program Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
Salah satu program tersebut adalah penyaluran bantuan 1,5 juta dosis vaksin Pentavalen yang diproduksi oleh PT Bio Farma untuk Nigeria. "Pengiriman vaksin ke Nigeria ini merupakan langkah awal dari berbagai program melalui LDKPI dari hasil kelolaan endowment fund (dana abadi)," ucapnya.
Sri Mulyani membeberkan, setiap tahun dirinya membuat anggaran khusus untuk dana abadi LDKPI yang akan diwujudkan menjadi program diplomasi oleh Dewan Pengawas LDPKI (Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Bappenas.
"Sekarang ini negara-negara di dunia semakin 'fragmanted', jadi kita tidak hanya melakukan diplomasi, Bu Menlu sudah banyak melakukan mediasi dan berbagai macam peran kepemimpinan," ujarnya.(*)
