KETIK, BANDUNG – Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan siap bekerja optimal 24 jam tujuh hari demi kepentingan pembangunan.
Hal itu diungkapkan Herman usai dilantik sebagai Sekda Jabar definitif oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (1/4/2024).
"Jelas dan tegas Pak (Penjabat) Gubernur meminta saya bertugas 24 jam tujuh hari untuk kepentingan Jawa Barat, dengan catatan harus bahu-membahu, harus kolaborasi berbasis kebersamaan dengan semua komponen termasuk dengan media," ujar Herman Suryatman.
Menurut Herman, tugas pokok sekda provinsi sesuai peraturan perundang-undangan membantu gubernur dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan umum pemda, serta mengoordinasikan perangkat daerah.
Langkah pertama, Herman akan berkonsolidasi dengan keluarga besar Sekretariat Daerah (Setda), termasuk semua perangkat daerah di lingkup Pemda Provinsi Jabar.
"Saya minta support, dukungannya dari semua karena insyaallah Pemda Provinsi Jabar hanya akan maksimal, akan optimal kalau di-support termasuk oleh media," kata Herman.
Herman juga ingin memastikan seluruh unit kerja dalam kondisi solid dan bahagia sebagai sebuah tim. "Kami akan lanjutkan (apa yang sudah dilakukan) Pak Taufiq BS yang sebelumnya menjadi Penjabat Sekda. Pak Taufiq sangat keren dan saya harus melanjutkan kepemimpinan beliau di bawah Pak (Penjabat) Gubernur," tandasnya.
Herman juga menyoroti sejumlah isu pembangunan di Jabar, di antaranya BRT, LRT Bandung Raya, TPPAS Legoknangka, dan penataan Cekungan Bandung. Kemudian mengendalikan inflasi dan menurunkan stunting.
Khusus stunting, Herman punya catatan. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Jabar pada 2022 mencapai 20,2 persen, atau menempati peringkat ke- 22 secara nasional.
"Masih 20,2 persen dan kita akan turunkan, lebih cepat lebih baik karena stunting terkait dengan pertaruhan kita ke depan, apalagi kita menghadapi bonus demografi," jelas Herman.
"Insyaallah akan kita dorong zero new stunting, tidak ada stunting baru," tambahnya.
Sementara urusan kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per Juli 2023, tingkat kemiskinan Jabar ada di angka 7,62 persen. Sementara persentase penduduk miskin secara nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen.
"Kita di bawah nasional tetapi tetap harus kita turunkan. Kemudian angka pengangguran terbuka Jabar 7,44, nasional 5,32 kita di atas rata- rata nasional. Ini PR yang sangat berat," ujar Herman.
Untuk menjawab semua tantangan itu, Herman berharap Setda, perangkat daerah, dan unit kerja lain bisa solid untuk berkolaborasi dengan pemda kabupaten dan kota. (*)
