KETIK, JAKARTA – Perseteruan antara Jusuf Kalla (JK) dan Tokoh Nasional DR Rizal Ramli masih membekas hingga saat ini.
JK berkali-kali memang harus berurusan dengan Rizal Ramli soal kebijakan. Karena Rizal berhasil mencegah JK melakukan pemborosan keuangan negara hingga angka triliunan. Seperti proyek strategis jaringan pipa BBM senilai USD 3 miliar.
Rizal Ramli menduga JK sangat terganggu dengan kehadiran dirinya. Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, JK bahkan 'menjegal' langkah Rizal Ramli menjadi menteri keuangan.
Kegagalan menjadi menteri keuangan juga dipicu oleh permintaan 11 orang pejabat eselon I kementerian keuangan termasuk Darmin Nasution. Menurut JK, mereka bakal mundur jika Rizal memimpin.
Dalam sebuah talk show bersama Karni Ilyas, JK pernah mengatakan Rizal Ramli tak memahami persoalan pekerjaan. Video viral JK soroti Rizal Ramli ini kembali beredar luas.
DR Rizal Ramli menjawab tuduhan JK tersebut. Sejumlah Dirjen Kementerian Keuangan memang kesal dengan Rizal Ramli.
"Karena saya kan maunya cepet-cepet. Kalau dulu misalnya rapat, rapat berikutnya itu dua minggu lagi, dua minggu lagi. Gua kan orang swasta biasanya kalau deadline kita kan 24 jam. Jadi kalau nggak ada, minggu depan harus beres. Kalau nggak lu gua pecat. Shock therapy," ujar Rizal saat podcast di akun YouTube Total Politik, Sabtu (4/3/2023).
Misal saat harus membayar pajak gegara revaluasi aset meskipun belum ada undang-undang, karena saat itu masih dalam bentuk draft atau rancangan.
"Si Darmin ngeyel ini itu, akhirnya gua ancam. Darmin, seminggu nggak ada draft PP nya di rumah gua, mohon maaf, Pak Darmin gua angkat jadi staf ahli. Lu staf ahli itu tendang ke samping. Lu punya sekretaris satu, anak buah satu. (Tapi) kalau lu Dirjen punya anak buah puluhan ribu," ungkap Rizal seraya menyebutkan bahwa PP tersebut jadi hanya dalam waktu satu minggu.
Belum lagi urusan Rizal Ramli dengan pejabat korup di kementerian. Ia bahkan menyebut pejabat tersebut di bawah komando seorang Dirjen korup.
"Nggak usah saya sebut namanya, dia ngatur pertemuan dengan JK supaya saya nggak bisa masuk Kabinet SBY gitu aja," kata Rizal.
Upaya JK tersebut diduga lantaran Rizal memiliki sikap lurus dalam memimpin. Bahkan kini ia digadang sebagai calon pemimpin baru Indonesia.
Rizal Ramli memiliki rekam jejak panjang sebagai pejabat negara inovatif. Sepak terjangnya tak main-main.
Rizal Ramli berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 10 juta orang dalam dua tahun saat menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur.
"Yang lain nggak ada yang bisa kayak gitu," kata begawan ekonomi lulusan Universitas Boston ini.
Rizal juga mengatakan berhasil memulihkan dan menghidupkan kembali perekonomian serta melakukan restrukturisasi perusahaan real estate.
Ketika menjadi Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, ekonomi berada pada angka minus 3 persen.
Hanya dalam waktu 21 bulan, Rizal Ramli berhasil menaikkan ekonomi menjadi 4,5 persen dan total 7,5 persen selama jabatan itu ia emban.
"Hutang kami kurangi. Satu-satunya pemerintahan yang mengurangi hutang. Food price kita jaga stabil dua tahun, tanpa impor. Ekspor kita naikkan dua kali. Gaji pegawai negeri kami naikkan dua kali, selama 21 bulan total 125 persen. Belum pernah terjadi di negara ini,” ucap Rizal.
"Kok bisa-bisanya situ (JK) bilang gua nggak bisa kerja? Kedua mohon maaf, yang nyelametin PLN itu Rizal Ramli," ujarnya.
Pada tahun 2000, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp9 triliun, sedangkan asetnya Rp50 triliun. Dalam keadaaan tersebut, PLN meminta uang dari negara sebagai penyertaan modal.
Namun Rizal Ramli selaku Menko Perekonomian saat itu menolak. Rizal dengan cara out-of-box melakukan penyelamatan terhadap PLN.
Pertama, melakukan renegosiasi harga beli listrik dari swasta. Harga yang awalnya USD 7-9 sen/kWh turun jadi USD 3,5 sen/kWh. Beban utang pemerintah dan PLN turun dari USD 80 miliar ke USD 35 miliar.
Kedua, merevaluasi aset PLN. Aset PLN meningkat 4 kali lipat (dari Rp 52 triliun ke Rp 202 triliun) Modal PLN yang awalnya minus (-) Rp 9,1 triliun bertambah menjadi Rp119,4 triliun. Negara mendapat keuntungan dari pajak hasil revaluasi aset yang mencapai 30 persen.
"Mereka (PLN) minta uang dari negara saya enggak mau, saya minta laporan revaluasi aset. Sehingga asetnya naik dari Rp50 triliun ke Rp200 sekian triliun. Kemudian sebagian saya masukan modal, dari minus Rp9 triliun, jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan," tegas Rizal Ramli.
PLN yang nyaris bangkrut minus Rp9 triliun berhasil diselamatkan tanpa menyuntikkan dana sepeser pun.
"Kok bisa orang yang kerjanya hanya mroyek di PLN belasan, untung banyak keluarganya di PLN, nuduh gua kagak bisa mimpin, kagak bisa kerja, yang bener aja lu?," ucap Rizal Ramli.
Rizal mengungkapkan, saat itu tak mungkin mengandalkan Dirjen untuk mengatasi berbagai permasalahan jeratan utang perusahaan negara.
"Mohon maaf rata-rata udah umur 55 tahun, energi juga nggak ada. Akhirnya di mana saya ditempatkan, di Bulog, Menko, atau keuangan saya pilih 20 Anak-anak muda, S2 dan S3. Kita ikutin di rapat-rapat," bebernya.
"Itu Dirjen-Dirjen marah, nggak suka. Karena mereka (anak-anak muda) Eselon IV Eselon III. Ternyata mereka analisanya lebih tajam lebih berani juga mereka juga cepet. Terus kita mulai kasih assignment-assignment dan mau buktikan diri," kata Rizal.
Rizal Ramli bahkan membujuk Presiden Gus Dur untuk memberikan ruang bagi anak-anak muda tersebut. Akhirnya Gus Dur memberi peluang jabatan Dirjen sementara atau tituler.
"Kita harus berani. Karena di dalam birokrasi, yang jujur banyak, yang pinter banyak. Tapi yang nongol ke atas biasanya para penjilat yang bisa jadi Dirjen dekat ama partai politik, menteri," ujarnya.
Rizal Ramli mengatakan, bahwa untuk melakukan perbaikan-perbaikan, memang perlu kombinasi antara stabilitas dengan perubahan.
"Untuk melakukan perbaikan-perbaikan, stabilitas perlu dikombinasikan dengan changes (perubahan). Tentu ada riak-riak tetapi manfaat perubahan jauh lebih besar itulah tantangan pemimpin," kata Rizal.
Senada, wartawan senior Bambang Harymurti mengatakan bahwa birokrat fokus pada urusan stabilitas, sedangkan menteri harus memiliki inovasi dan mengambil keputusan.
"Karena tanggung jawab ada di menteri selama mengikuti aturan," kata Bambang.(*)
