KETIK, BANDUNG – Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M resmi dikukuhkan sebagai Profesor/Guru Besar Ilmu Pemerintahan.
Pengukuhan dihadiri Menteri Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro., M.Si, di Aula Zamhir Islamie IPDN Kampus Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Pengukuhan dilaksanakan setelah Prof. Hadi menyampaikan orasi ilmiahnya yang bertajuk “Transformasi Pemerintahan Digital Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Hadi mengemukakan bahwa transformasi digital dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan disusunnya strategi transformasi digital.
Menurutnya, strategi awal yang perlu dilakukan dalam percepatan transformasi digital di Indonesia adalah menyusun model grand desain nasional yang diikuti dengan desain sektoral dan lokal.
"Desain transformasi digital ini menjadi pemandu bagi seluruh instansi pemerintah secara kolektif, dalam merubah sistem tata kelola manual menjadi tata kelola digital”, jelas Prof Hadi.
Strategi yang selanjutnya ialah menciptakan desain regulasi dengan cara membuat sistem digital sebagai pengendali proses bisnis. Lalu menciptakan pula desain kelembagaan terutama pada tata kerja dan sistem subversi.
“Pembangunan literasi digital publik, penyiapan infrastruktur digital dan human dignity and publik value yakni strategi untuk menyiapkan kebijakan yang menjamin agar transformasi pemerintahan digital tidak menyebabkan pemerintahan kehilangan sentuhan kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan, juga menjadi strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan transformasi digital”, tutur Prof. Hadi.
IPDN sebagai salah satu sekolah kedinasan terbaik di Indonesia, kata Rektor, harus menjadi salah satu strategi dalam membangun sumber daya manusia birokrasi yang menguasai teknologi. Sekaligus mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebagai modal untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap diwarnai dengan sentuhan kemanusiaan, yang pada akhirnya dapat menghadirkan layanan pemerintahan yang humanis serta menciptakan pemerintahan yang rahmatal lil alamin.
“Melalui ketujuh strategi tersebut, transformasi digital di Indonesia diharapkan dapat berjalan sistematis, terarah, menyeluruh dan mampu membawa perubahan signifikan dalam daya saing digital global Indonesia, tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia," ucap Prof Hadi.
Keberhasilan Prof. Hadi dalam mencapai guru besar merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasinya terhadap Ilmu Pemerintahan di Indonesia.
Selama menjabat sebagai Rektor IPDN terhitung sejak tahun 2020 hingga hari ini, kepakarannya dalam Ilmu Pemerintahan telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan knowledge dan point of view di bidang pemerintahan.
Hal ini juga ditegaskan dengan banyaknya apresiasi yang diberikan baik oleh Presiden RI, Mendagri dan pejabat tinggi Indonesia lainnya.
Tidak hanya memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi, Prof Hadi juga memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang luas dalam dunia pemerintahan.
Salah satu buktinya yakni dianugerahkannya piagam penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Jawa Tengah di bidang pendidikan kedinasan pada tahun 2022 dan anugerah Tokoh Perdamaian Dunia Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan pada tahun 2023, serta masih banyak lagi.
Rektor IPDN Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Pemerintahan, di Aula Zamhir Islamie IPDN Kampus Jakarta, Jumat (29/9/23). (Foto: IPDN)
Sekjen Kemendagri Dr. H. Suhajar Diantoro., M.Si meyakini dengan dicapainya jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar IPDN, Prof. Hadi dapat terus meningkatkan peran dan fungsi IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berperan penting dalam peradaban kehidupan bangsa.
Dengan dilaksanakannya pengukuhan guru besar ini, kata Suhajar, diharapkan dapat melahirkan guru besar yang mampu mendharmabaktikan ilmunya bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Semoga ini juga berdampak pula kepada IPDN, dengan dukungan para guru besar ini diharapkan IPDN mampu menjadi think tank Kemendagri dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam pemerintah pusat maupun daerah”, harap Sekjen Kemendagri.
Pihaknya juga berharap dengan bertambahnya guru besar di IPDN, kajian-kajian penelitian di IPDN mampu menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah.
Selain Prof. Hadi, pada hari yang sama, IPDN juga turut serta mengukuhkan enam guru besar IPDN lainnya. Antara lain Prof. Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si sebagai Guru Besar Bidang ilmu Administrasi dengan orasi ilmiah "Reformasi Administrasi Publik Menuju Birokrasi Modern dengan Paradigma dari Pendekatan Egosistem ke Pendekatan Ekosistem".
Kedua, Prof. Dr. Drs. H. Mansyur, M.Si sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi mengusung orasi ilmiah "Dilema Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia".
Ketiga, Prof. Dr. Drs. Kusworo, M.Si sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen dengan orasi ilmiah "Perencanaan Partisipatif dalam Perspektif Collaborative Governance di Kabupaten/Kota Indonesia".
Keempat, Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan dengan orasi ilmiah "Memaknai Kembali Ilmu Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan".
Kelima, Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si., Ak., CA sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan dengan orasi ilmiah "Menyederhanakan Mekanisme Demokrasi Upaya Memperkuat Pemerintahan".
Keenam, Prof. Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., C.A sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan dengan orasi ilmiah "Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan".(*)
