KETIK, BANDUNG – Bintang Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Bandung menjadi BMI pertama di Jawa Barat yang menggelar sekolah kader bagi para calon pengurus anak cabang (PAC) BMI.
Ketua BMI Kabupaten Bandung Dr Muhammad Hailuki mengatakan, sekolah kader gelombang pertama bernama Pak Karsa tersebut diikuti 21 PAC. Sementara sisanya 9 PAC lagi akan berlanjut di gelombang kedua.
Sekolah kader yang digelar BMI Kabupaten Bandung ini bertujuan agar para milenial melek politik, bahkan DPC Partai Demokrat ingin menyerap aspirasi dari kaum millenial.
Menurut Luki, sapaan Hailuki, BMI adalah wadah bagi pergerakan kaum muda untuk berekspresi dan berkegiatan sesuai bidangnya masing-masing. Tidak hanya tentang politik, tukas Luki, akan tetapi BMI akan menitik beratkan kepada aksi sosial dan kemasyarakatan.
"Alhamdulillah BMI Kabupaten Bandung telah melaksanakan sekolah kader yang akan terus diadakan secara rutin. Paling tidak target kami dua bulan sekali akan ada kegiatan yang diselenggarakan oleh BMI, baik kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya," ucap Luki, Sabtu (5/8/2023).
Luki mengakui BMI memang fokus menggunakan milenial melalui berbagai event-event yang tentunya sesuai dengan keminatan generasi, termasuk untuk sekolah kader yang lebih banyak merangkul kalangan milenial.
Luki yang juga sebagai Caleg Dapil 1 Kabupaten Bandung dari Partai Demokrat ini berharap generasi muda bisa menjadi ujung tombak dalam pemenangan Partai Demokrat di Pemilu 2024. Khususnya bagi kader BMI yang diharapkan juga dibutuhkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Luki menjelaskan BMI sebagai sayap Partai Demokrat tentunya tetap mengikuti garis perjuangan Partai Demokrat, termasuk dalam hal Pilpres yang mengusung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres maupun cawapres dari Anies Baswedan.
"Demikian ula di Pileg 2024, BMI juga siap mensukseskan Kang Dede Yusuf sebagai anggota DPR RI dan Kang Saeful Bahri sebagai anggota DPRD Jawa Barat," imbuh Luki yang juga tenaga ahli di Komisi X DPR RI ini.(*)
