KETIK, JAKARTA – Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuai kritik dari tokoh kritis berbagai kalangan. Mereka menuntut reformasi birokrasi dalam tubuh kementerian keuangan.
Hal itu terjadi pasca terbongkarnya gaya hedon sejumlah petugas Direktorat Jenderal Pajak buntut kasus penganiayaan Mario kepada David. Rakyat Indonesia pun tengah dibalut rasa amarah atas kasus tersebut.
Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli mengibaratkan, bukan pemerintah mensubsidi rakyat. Tapi rakyat membayar pajak untuk mensubsidi hidup mewah para pejabat pajak.
"Ternyata dipakai mensubsidi gaya hidup dan hedonistik nya petugas pajak dan luar biasa memang rata-rata gitu," ungkap Rizal Ramli dalam podcast di akun YouTube Total Politik bertajuk "Setelah Insiden David, Sri Mulyani Bisa Apa Kejar Pejabat Nakal?", Rabu (1/3/2023).
Rizal menambahkan, kasus perpajakan tersebut juga menunjukkan kelemahan pimpinan dalam hal ini menteri keuangan. Namun Rizal pesimis pemerintah dapat membuat perubahan dari dalam internal pajak tanpa tekanan dari luar.
Bahkan, form Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) juga menjadi pertanyaan. "Apakah form yang sudah terisi sudah dievaluasi atau enggak? Wajar atau enggak?," tanya mantan menteri keuangan tersebut.
Pertanyaan Rizal bukan tanpa alasan. Pegawai pajak dan keuangan memang bergaji tinggi jika dibandingkan pegawai negeri biasa.
Namun, kerap kali data LHKPN menunjukkan jumlah harta kekayaan mereka mengalami kenaikan drastis dalam waktu singkat sehingga timbul bermacam dugaan dari masyarakat luas.
Angka korupsi petugas pajak, bea cukai dan elemen lain dalam tubuh kementerian keuangan dinilai luar biasa di tengah gaya hidup mereka yang semakin hedonistik dan tanpa sungkan mengumbar sikap mereka di media sosial.
Rizal menegaskan, data sumber kekayaan harus diproses dan diteliti untuk menjawab kecurigaan publik. Jika tidak benar, maka harus segera mengambil tindakan.
Terkadang shock therapy juga diperlukan jika ingin mengubah corporate culture. Rizal memberi contoh saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog). Ia berani dengan tegas memecat 50 pegawai dari tingkat direktur hingga kepala wilayah.
"Dari mana kita lakukan itu? Ya dari data kita lihat, kok kekayaannya lebih? Nggak mungkin lah kan gajinya segini. Begitu kita lakukan shock therapy ada juga yang kita ajukan ke pengadilan, apa yang terjadi? Berubah corporate culture. Tahun itu keuntungan Bulog lebih dari Rp5 triliun dalam waktu satu tahun doang," kata Rizal.
Dalam kasus ini Rizal menyarankan agar menteri keuangan melakukan hal serupa berdasarkan kekuatan data. Menurut Rizal, pembenahan di Indonesia sangat mudah.
"Cukup berawal dari bagian kepala ikan," ungkap Rizal menganalogikan.
Pemerintah sebenarnya sudah memiliki software untuk menganalisis data. Sistem pengawasan sudah tersedia pada masing-masing departemen. Mulai internal hingga eksternal. Namun apalah arti kelengkapan sistem jika tanpa niat membersihkan aparatur.
Begitu pula buntut kasus gaya hedon perpajakan dan tuntutan reformasi dalam kementerian.
"Ibarat membersihkan meja kotor, gunakan lap bersih. Tetapi jika membersihkan meja kotor menggunakan lap kotor, jangan harap meja menjadi bersih," katanya.
Tetapi Rizal juga menyayangkan karena selama kepemimpinan Sri Mulyani banyak kasus terjadi.
Seperti Bank Century Rp6,7 triliun, pembebasan pajak kepada salah satu pengusaha sebesar Rp40 miliar, pembengkakan angka hutang luar negeri, menaikkan pajak untuk rakyat kecil, tetapi tidak berani meningkatkan pajak dari oligarki.
"Justru oligarki dikasih dua kali tax amnesty dan dikasih tax holiday sehingga tax ratio Indonesia 9,1 persen atau di bawah 10 persen. Sebelum Jokowi 12 persen loh," ujar Rizal.
Gerakan People Power Media Sosial
Media sosial menjadi ruang eksistensi gaya hedonistik pejabat publik, maka barangkali mereka lupa jika media sosial adalah ruang interaksi virtual bagi jutaan masyarakat.
Media sosial telah membentuk gerakan people power guna memonitor tindakan pejabat publik.
Rizal Ramli meminta agar netizen memanfaatkan sosial media untuk mendorong perubahan agar terjadi perubahan dalam tubuh Direktorat Pajak.
"Terjadi dengan kasus pajak. Dimulai dengan kekerasan akhirnya berkembang terbuka bagaimana koruptifnya dan bagaimana hedonistiknya para pejabat pajak. Jadi ini bukan KKN. Tapi KKH. Kekerasan, koruptif dan hedonistik," ungkap Rizal Ramli.
People power itu seperti ungkapan Dalai Lama. Rizal mengutip, walaupun kamu seekor nyamuk kecil, kalau kamu ngoeng ngoeng di tempat tidur tuanmu. Maka, tuanmu bisa jatuh sakit.(*)
