KETIK, SURABAYA – Menindaklanjuti temuan di lapangan terkait banyaknya depo kontainer yang perizinannya belum lengkap, DPRD Kota Surabaya akan memanggil para pengusaha depo kontainer untuk melengkapi perizinan yuridis terkait kegiatan usaha yang mereka lakukan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, dalam temuannya dari 45 pengusaha depo kontainer ternyata hanya 10 yang memiliki perizinan lengkap. Karena itu, sisanya akan dipanggil agar melengkapi perizinan yang diperlukan.
"Minggu depan kita akan panggil mereka agar melengkapi perizinan yang belum lengkap. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya dapat macetnya saja," jelas Arif kepada Ketik.co.id, Rabu (17/7/2024).
"Kita sudah bicara dengan asosiasi sebelumnya dan memang lebih baik dipanggil semuanya karena banyak yang belum lengkap perizinannya," imbuhnya.
Menurut Arif, langkah ini diambil untuk mempersiapkan Kota Surabaya yang nantinya akan menjadi pintu gerbang barang dan jasa dari Ibu Kota Nusantara. Oleh sebab itu, pihaknya mulai melakukan penertiban agar kegiatan bisnis tetap berjalan dengan lancar.
"Jadi nanti kan pasti ada peningkatan arus bisnis dan jasa. Oleh sebab itu mulai saat ini kita persiapkan agar masyarakat bisa menikmati manfaat ekonominya," tambahnya.
Ke depan, Ketua DPD Partai Golkar Surabaya tersebut meminta ada koordinasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk duduk bersama menata kawasan Kalianak dan Margomulyo agar kemacetan yang terjadi tidak semakin parah.
"Karena di kawasan ini kan kewenangannya bukan hanya Pemkot ya, tapi juga ada Pemprov. Nah, di situ memang perlu koordinasi bersama agar kepadatan di sini bisa terurai," pungkasnya.(*)
