KETIK, SURABAYA – Untuk mengurangi angka bayi lahir stunting Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur sejauh ini telah melakukan pendampingan kepada sekitar 180 ribu ibu hamil.
Pendampingan dilakukan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil). Aplikasi ini berguna untuk mendata riwayat kesehatan calon pengantin dan juga para ibu hamil/pasca persalinan dan ibu yang memiliki balita.
"Data terakhir sejauh ini kita sudah mendampingi 180 ribu ibu hamil. Dibantu dengan Aplikasi Elsimil untuk memudahkan pemantauan. Sejauh ini sudah sekitar 60 persen ibu hamil memanfaatkan aplikasi tersebut," jelas Kepala BKKBN Jatim, Maria Ernawati, Senin (31/7/2023).
Selain itu BKKBN Jatim juga menerjunkan tim pendamping keluarga secara langsung ke berbagai desa di Jawa Timur.
Setiap berjumlah 3 orang yang terdiri dari bidan atau nakes, anggota PKK dan kader KB. Tim ini bertugas untuk melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin dan calon pasangan usia subur, keluarga dan keluarga yang berisiko stunting.
Kantor BKKBN Jatim. (Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)
Pendampingan ini meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.
Untuk menurunkan angka stunting Intervensi yang paling menentukan adalah mempersiapkan calon ibu, memberikan pelayanan maksimal kepada ibu hamil dan memastikan persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
"Kita menerjunkan sekitar 31.243 tim yang tersebar ke berbagai desa di Jawa Timur. Mereka ini nantinya bertugas melakukan pendampingan langsung di wilayah rentan stunting," tambahnya.
Diharapkan melalui program yang telah dilakukan oleh BKKBN Jatim dapat menurunkan angka stunting di Jawa Timur. Saat ini angka prevalensi stunting di Jatim berkisar 19,2 persen pada tahun 2022. Angka ini terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021, angka stunting mencapai 23,5 persen.
"Lalu tahun 2023 ini, targetnya turun hingga 16 persen dan tahun 2024 mendatang angkanya bisa 14 persen. Namun kalo bisa ibu gubernur minta angkanya 13,5 persen,” pungkasnya.(*)
