KETIK, SURABAYA – Mulai tahun ajaran 2024/2025, sistem pendidikan di SMA tidak lagi terdapat jurusan IPA, IPS, Bahasa. Kebijakan ini sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) sebagai bentuk implementasi Kurikulum Merdeka.
Kebijakan ini diambil dengan tujuan agar murid bisa lebih fokus membangun basis pengetahuan yang relevan dengan minat dan rencana studi lanjut.
Dosen Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Fisip Unair), Tuti Budirahayu mengatakan dari sisi Sosiologi memisahkan para siswa dengan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa bisa menimbulkan efek negatif. Khususnya bagi jurusan IPS dan Bahasa yang selama ini sering dipandang sebelah mata.
"Mereka yang masuk ke jurusan IPS dan Bahasa dilabeli sebagai anak-anak nakal, bandel, dan tidak secerdas anak-anak jurusan IPA,” jelas Tuti, Jumat (26/7/2024).
Terlepas dari efek negatif, pemisahan jurusan tersebut tidak menghalangi siswa untuk berprestasi sesuai dengan jurusan yang dipilih. Bagi sekolah yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus siswa IPS dan Bahasa tetap bisa berprestasi dan tidak kalah dengan siswa IPA.
“Hal itu karena mereka memang benar-benar meminati jurusannya. Lalu belajar dengan baik, dan sekolah juga menyediakan fasilitas belajar serta guru-guru yang baik pula,” tambahnya.
Persoalan yang sebenarnya muncul ketika sudah lulus SMA, siswa-siswa dari jurusan IPA lebih leluasa memasuki jurusan-jurusan yang tidak hanya ditujukan untuk mereka, termasuk jurusan untuk siswa IPS dan Bahasa.
“Terjadi diskriminasi pada siswa IPS dan Bahasa karena dianggap tidak pandai dalam berlogika, matematika atau ilmu eksakta," paparnya.
Oleh sebab itu, agar kebijakan baru Kemendikbud-Ristek mengenai penghapusan sistem jurusan berjalan dengan baik, implementasinya harus dijalankan dengan matang. Berbagai pihak, mulai dari sekolah, pemerintah, siswa, dan orang tua harus turut mendukung dan berpartisipasi.
“Sepengamatan saya tentang sistem pendidikan dan pembelajaran yang dinamakan Kurikulum Merdeka, guru cenderung mendapat beban lebih berat," jelasnya.
"Sebaliknya, orang tua masih minim pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan baru di era Menteri Nadiem Makarim," pungkasnya.(*)
