KETIK, JAKARTA – Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli mengunjungi Tanah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pekan lalu.
Rizal menjadi narasumber dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Artikel berjudul "Antara Rumah Tua, Kopi dan Rizal Ramli merekam sekelumit perjalanan tokoh bangsa di daerah penghasil emas terbesar kedua tersebut.
Tulisan itu mengulas potensi kandungan mineral seperti emas dan tembaga yang tinggi atau Tanah Intan Bulaeng (Tanah Intan Bak Permata).
Sumbawa yang juga dikenal sebagai negeri bahari merupakan penghasil ikan, udang serta lobster berkualitas baik. Bahkan, Sumbawa menawarkan seduhan kopi bubuk nikmat dari perkebunan.
Namun, terdapat satu potongan kalimat yang menarik dalam artikel itu. Rizal Ramli ingin sesegera mungkin membangun pelabuhan ekspor agar 'kue' ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila ia menjadi Presiden RI 2024 mendatang.
Pengamat Politik Internasional, Tulus Sugiharto menilai Rizal Ramli tengah mendorong pembangunan yang lebih besar dari hari ini di Tanah Sumbawa.
Mulai dari pelabuhan laut dan udara yang ada sekarang agar langsung menuju tempat tujuan di berbagai tempat di luar negeri.
Pembuatan pelabuhan udara dan laut berorientasi ekspor ini akan langsung ke berbagai tujuan di luar negeri.
Tulus menilai ucapan Rizal Ramli adalah janji nyata jika melihat sepak terjangnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa selama ia berkuasa.
Bukan sekadar sebuah a false consciousness atau hanya pernyataan yang enak didengar bagi orang-orang yang mendengarnya.
Istilah false consciousness sendiri bermula dari Eropa pada awal abad ke-19. Ketika pemikir-pemikir di Eropa mulai kritis. Setelah revolusi industri maka revolusi berlanjut pada revolusi pemikiran yang kritis bahkan pada revolusi fisik.
Antonio Gramsci (1891-1937) merupakan salah satu tokoh kritis kala itu. Ia mendalami hegemoni budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam sebuah masyarakat kapitalisme.
"Tetapi dalam konteks ideologi, hegemoni akan menghasilkan sebuah produk yang namanya a false consciousness atau kesadaran palsu," ungkap Tulus, Rabu (23/9/2023).
Pemikiran Gramsci ini erat dengan pemikiran kritis yang dibangun pada saat itu baik oleh Karl dan kritikusnya di Frankfurt School.
Waktu itu, kaum media di Eropa menyebutkan diri mereka independen, kuat dalam menentukan kreasi dan dalam pembuatan konten.
Tapi kemudian, ada orator model Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia yang saat berkuasa menggunakan media untuk menyebarkan ideologi buruk mereka ke masyarakat.
"Jadi kata Gramsci, dalam perspektif hegemoni, media massa merupakan alat kontrol kesadaran yang dapat digunakan kelompok penguasa," tandasnya.
Berbeda dengan sekarang, saat dunia memasuki era media baru berbasis internet. Kata Tulus, melawan kesadaran palsu sekarang lebih mudah, publik tidak lagi hening. Terbukti, public sphere juga semakin kuat.
"Tapi juga ada lawannya, namanya buzzeRP, yang digunakan untuk menyebarkan sebuah konten atau menutup konten kritis dari publik," terang sahabat Rizal Ramli tersebut.
Tulus menjabarkan, bagaimana Rizal Ramli
pernah berkuasa lintas pemerintahan. Menjadi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Kepala Bulog atau kemudian Menko Maritim. Saat berkuasa ia juga dikenal dekat dengan kalangan media.
Pada masa itu, ucap Tulus, ia tak pernah melihat Rizal Ramli menyebarkan kesadaran palsu melalui media. Bahkan justru menghasilkan kerja nyata.
Kendati demikian, Rizal Ramli masih sangat terbuka menerima kritikan. Hingga meski tak lagi masuk pusaran birokrasi, Rizal masih tetap membagikan pemikiran brilian agar bangsa ini terbebas dari berbagai masalah seperti korupsi maupun jeratan hutang luar negeri.
Namun, ucapan Rizal Ramli di Twitter kerap menuai ujaran kebencian (hate speech) saat ini. Padahal, lembaran demi lembaran kinerja nyata telah ia buktikan. Sungguh ironis, ucap Tulus. Karena melihat netizen 'pesanan' membabi buta menyerang salah satu aset bangsa tersebut.
"Berikan kritik, jika saat Bung RR (Rizal Ramli) berkuasa atau dalam menyebarkan solusi out of the box nya hanya menyebarkan kesadaran palsu. Mohon maaf, boleh kritik, tapi jangan kritik yang hanya bersifat hate speech seperti bodoh, kasihan dipecat, banyak omong, orang sakit hati dan lain-lain," ungkap Tulus.
Sementara terkait janji Rizal bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa, Tulus memastikan bahwa itu bukan sebuah janji atas kesadaran palsu yang enak didengar begitu saja.
"Karena saya yakin! Bung RR pasti, sekali lagi pasti akan mengerjakan jika jadi presiden di tahun 2024. Bahkan mungkin hal ini akan dilakukannya di banyak tempat di Indonesia," tegas Tulus.
"Kalau nyatakan enak, sambil lihat hasil bumi diekspor, minum kopi Sumbawa yang nikmat di kafe pelabuhannya yang cozy pasti senyumnya tidak palsu," ucap Tulus menambahkan.
Bakar Semangat, Susun Agenda Perubahan
Sementara itu, di Sumbawa pula, Rizal Ramli
membakar semangat melalui orasi politik dalam acara Musyawarah Nasional BEM SI.
Acara ini berlangsung pada 15 Maret 2023 dan dihadiri oleh Ketua BEM dari 85 Kampus dan 200-an peserta dari Seluruh Indonesia di Sumbawa.
Suasana Munas BEM-SI kali berbeda dengan acara sebelumnya. Rizal mengatakan, Munas diadakan dalam situasi darurat demokrasi, darurat hukum dan korupsi yang semakin massif.
Selain itu juga terjadi darurat politik yang semakin kacau balau dan semakin tidak terkait dengan agenda kesejahteraan rakyat, semakin jauh dari cita-cita proklamasi dan semakin tidak sejalan dengan Pancasila.
“Hari ini kita menyaksikan seluruh sistem kenegaraan kita mengalami dekadensi moral, etika, martabat dan perilaku. Contohnya, mega skandal Rp 300 trilliun di kementerian keuangan sangat tidak bermoral dan sangat memalukan. Lembaga akademik yang merupakan benteng moral dan etika hari ini runtuh karena kasus-kasus skandal korupsi melibatkan Rektor Universitas Lampung dan Universitas Udayana,” ujar tokoh pergerakan mahasiswa di era 70-an tersebut.
Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB bersama tiga peraih Nobel itu mengatakan, lembaga-lembaga demokrasi, seperti DPR/MPR sudah lumpuh, tidak lagi berperan mewakili kepentingan rakyat dan bangsa.
“Bayangkan, persoalan mega skandal Rp 300 triliun? DPR dan MPR diam, membisu. Maka, rakyat dan mahasiswa hari ini yang harus memperjuangkan suara kebenaran,” tutur Rizal Ramli.
Rizal Ramli mengakui peranan legislatif di era pemerintahan sebelum Jokowi masih cukup terlihat. Misalnya, dalam konteks membongkar skandal Century yang melibatkan Sri Mulyani Indrawati. DPR kala itu langsung membentuk Pansus.
“Ketika terjadi skandal Century yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, DPR pada tahun 2009 cepat membentuk Pansus DPR untuk mengusut skandal yang merugikan negara Rp6,7 triliun,” tutur Rizal Ramli.
Namun, kata Rizal, berbeda dengan masa sekarang. Peran legislator di Gedung DPR semakin tak terlihat.
"Hari ini DPR diam seribu bahasa, tidak berani mengambil langkah interpelasi, tidak berani membentuk Pansus untuk mengusut tindakan korupsi dan money laundriyng yang sangat merugikan rakyat,” sesal Rizal Ramli.
Maka, kata dia, wajar kalau publik menduga bahwa DPR hanya menjadi ornamen demokrasi dan bahkan sudah menjadi bagian dari masalah bangsa saat ini.
Meski demikian, Rizal Ramli optimistis terhadap gerakan mahasiswa yang mampu menciptakan perubahan di saat DPR mengalami kelemahan.
"Ini waktunya untuk melakukan perubahan sesegera mungkin. Benteng terakhir penjaga Konstitusi tinggal rakyat dan Mahasiswa,” tegas Rizal Ramli.
“Hari ini kita semua dipanggil oleh sejarah untuk meluruskan, untuk kembali ke cita-cita kemerdekaan dan penegakan Pancasila,” imbuh Rizal Ramli.
“Saudara-saudara yang hadir dalam Munas yang sedang berlangsung di Sumbawa, tempatnya sangat jauh. Namun, sangat berarti, peserta yang hadir di sini mewakili pulau, suku di bangsa ini. Ini Munas yang bergelora dengan idealisme dan semangat kebangsaan. Di tempat ini, di Sumbawa mari kita menyusun bersama agenda perubahan. Mari kita rebut kembali kemerdekan dan keadilan untuk rakyat,” tandas Rizal Ramli. (*)
