KETIK, MALANG – DPRD Kota Malang menyayangkan tidak terpenuhinya Pendapatan Daerah pada APBD 2023 sebesar Rp 2 triliun 377 miliar 889 juta 254 ribu 81 sen. Dari target yang ditetapkan, terdapat kekurangan mencapai Rp 33 miliar 73 juta 309 ribu 427 rupiah 19 sen.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan, pemerintah telah berupaya memproyeksikan target pendapatan dalam APBD secara terukur. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan.
"Terkait dengan target-target pendapatan kita koreksi dan kita sesuaikan dengan ketentuan, juga termasuk hambatan di lapangan ada banyak hal yang membuat satu target yang dilakukan tidak tercapai," ujar Wahyu, Senin (10/6/2024).
Tak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang juga tidak dapat terealisasi. Dari target anggaran Rp 1 triliun 1 miliar 792 juta 7 ribu 861 hanya tercapai 79,07 persen atau Rp 792 miliar 120 juta 13 ribu 218 rupiah 17 sen.
"Dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ketaatan wajib pajak dan atau wajib retribusi. Selain itu, belum adanya regulasi sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB)," lanjutnya.
Menurutnya regulasi tersebut membatasi pendapatan yang telah direncanakan Pemkot Malang. Terlebih penerapan Perda PDRD baru di awal tahun 2024.
"Regulasi itu baru kita lakukan di tahun 2024 berjalan. Untuk bisa mengesahkan itu, banyak tahapan yang dilakukan. Termasuk juga ada harmonisasi di Kemenhumkam Provinsi Jawa Timur," tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya Pemkot Malang harus dapat menyesuaikan kemampuan ekonomi dengan target yang ditetapkan.
"Kita harapkan jika memang realnya pendapatan daerah kita tercapai di angka segitu, ya di 2025 tidak usah muluk-muluk ditargetkan terlalu tinggi. Lebih baik realistis saja," kata Made.(*)
