KETIK, BANDUNG – Pemkab Bandung menargetkan Pendapatan Asli Daerah di tahun APBD 2024 sebesar Rp1,4 triliun atau naik dari tahun 2023 yang sebesar Rp1,3 triliun. Sementara untuk target Pajak Daerah sebesar Rp740 miliar atau naik dari tahun 2023 yang sebesar Rp657 miliar.
"Mudah-mudahan target ini realiasasinya bakal sesuai dengan target di APBD 2024," ucap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Erwan Kusumah, saat kegiatan Forum Perangkat Daerah Bapenda di Sutan Raja Soreang, Rabu (21/2/2024).
Erwan mengatakan salah satu cara untuk mencapai target PAD 2024 itu dibahas melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang merangkul berbagai stakeholder terkait untuk memberikan saran masukan pendapat dalam rangka memperkuat program Bapenda di tahun 2024-2025.
FPD Bapenda ini juga digelar untuk membahas Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Bandung sesuai yang tercantum di APBD 2024. Forum bertema Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Bapenda dalam mendukung Pemantapan Daya Saing Daerah ini dihadiri 174 peserta. Mereka terdiri dari para wajib pajak dari sektor hotel, restoran, reklame, parkir air tanah, PBB, BPHTB, termasuk perangkat distribusi berjumlah 14 OPD, mitra kerjasama, SAMSAT, dan Bapenda Jabar.
"Mudah-mudahan melalui forum ini ada beberapa masukan yang bisa kita implementasikan di tahun 2025 dalam bentuk program kegiatan, yang bisa mempercepat proses pelayanan pemasukan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah yang Bapenda kelola," ucap Erwan.
Erwan menyatakan PAD Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun ia mengakui demikian tantangan akan semakin berat.
"Maka dari itu pada kesempatan ini kami mengajak para pemangku kepentingan yang hadir untuk selalu bersinergi membangun kesadaran membayar pajak," ujarnya.
Erwan mengatakan, peningkatan PAD merupakan suatu modal keberhasilan daerah di mana semakin tinggi dan besar rasio total PAD, akan meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah.
Pihaknya berharap FPD ini bisa menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas kerja Bapenda dan membahas langkah apa saja yang harus dilakukan untuk peningkatan PAD sebagai daya dukung pemantapan daya saing daerah.
"Terutama terkait pendataan ulang atau updating data terhadap wajib pajak dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah," tandas Erwan.
Ia menyebut peningkatan PAD antara lain bisa dilakukan melalui cara bagaimana menarik sebesar-besarnya investasi melalui upaya penyederhanaan perizinan, memberikan insentif pajak, melengkapi sarana prasarana pendukung dalam susunan atau sistem informasi potensi pajak daerah sebaik mungkin.
"Tentunya lebih daripada itu saya berharap sumber daya manusia di Bapenda bisa semakin berdaya lagi, sesuai dengan tema Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Bapenda dalam mendukung Pemantapan Daya Saing Daerah " imbuhnya.
Lebih dari itu forum ini juga untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta, LSM dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak Daerah, memperluas dasar keuangan pajak daerah dan terus merancang inovasi, khususnya dalam mengoptimalkan sistem digitalisasi penerimaan daerah.
"Inovasi ada beberapa yang sudah kita launching seperti aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) online dan beberapa aplikasi lainnya nanti akan kita launching di tahun ini seperti pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ini mau tidak mau harus ada aplikasi atau digitalisasi apa yang perlu kita implementasikan," pungkas Erwan. (*)
