KETIK, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hunian buat ASN (Aparatur Sipil Negara) di IKN Nusantara rampung 2024. Hal itu disampaikan Basuki usai rapat di Istana Presiden,(20/2/2023).
Total jumlahnya, menurut Basuki, ada 47 tower hunian. "(Optimis 2024 Jadi, red) yang 47 tower. Semester 1 inilah bisa kita mulai," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan.
Basuki mengatakan, ke-47 tower itu dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp 9,4 triliun.
"Ini untuk rumah ASN sekarang kita mau bangun dengan APBN yang Rp 9,4 triliun itu, 47 tower itu APBN," lanjutnya.
Sementara pembangunan hunian ASN yang dibangun oleh swasta, kata Basuki belum disetujui oleh Jokowi dan jajarannya. Pembangunan hunian ASN oleh sejumlah pengembang dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"KPBU belum disetujui oleh kabinet, karena APBN juga. Dia mintanya availability payment kan," tutur Basuki.
Sebagai informasi, rencananya akan ada 47 tower yang akan dibangun menggunakan APBN. Selain ASN, apartemen itu juga untuk TNI dan Polri. Sebelumnya, Basuki pernah mengatakan bahwa hunian untuk ASN di IKN tidak hanya bentuk apartemen, nantinya tempat tinggal ASN juga akan ada yang berbentuk rumah tapak.
"Rumah ASN, TNI, dan Polri. Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900, ASN 11.000, TNI Polri 5.000," Buski di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Rencananya, 47 tower itu terdiri dari 31 tower untuk ASN di west residence, 9 tower untuk Paspampres, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower BIN.
Hunian untuk ASN, juga akan dibangun dari pihak swasta yang akan membangun hunian ASN di antaranya PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), PT Risjadson Brunsfield Nusantara - CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Rencananya, hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.(*)
