KETIK, PAGAR ALAM – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kota Pagaralam. Kali ini Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2022 dari Gubernur Sumsel, H Herman Deru.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Bappeda Sumsel, M Adi Marta Dinata pada saat pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagaralam Tahun 2024.
"Dalam penilaian PPD itu ada 10 kategori penilaian pencapaian pembangunan. Antara lain laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan ekonomi, IPM, stunting, tingkat kemiskinan ekstrem dan lain sebagainya,” ujar M Adi Marta Dinata.
Kesemua kategori penilaian pencapaian pembangunan tersebut kata M Adi Marta Dinata, untuk terbaik dalam hal penilaian di Sumsel itu hanya di Kota Pagaralam. “Jadi, bila ada yang bertanya kenapa Pagaralam bisa meraih Terbaik I Kategori Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2022, tentu silakan cek saja di BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, datanya ada,” seru Adi Marta Dinata.
Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni, Jumat (31/3), menyatakan Pemkot Pagaralam telah melaksanakan Musrenbang dari berbagai tingkatan, yaitu Musrenbang Kelurahan, reses DPRD serta Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Tingkat Kota.
“Kegiatan ini memiliki peran penting dan strategis dalam penyusunan rencana kerja Pemkot Pagaralam untuk mencapai konsensus mengenai skala prioritas pembangunan Kota Pagaralam di tahun 2024,” jelas Kak Pian.
Didasari pentingnya kegiatan Musrenbang ini, lanjut Kak Pian, sudah selayaknya seluruh pemangku kepentingan di Kota Pagaralam memberikan perhatian serius secara optimal terhadap serangkaian prosesnya. Itu agar program kegiatan yang direncanakan akan tepat sasaran menyentuh kebutuhan pelayanan masyarakat, sebagaimana tujuan dari pembangunan itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Kak Pian menekankan kepada semua pihak dalam hal melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan harus bersifat Quick Win (menyentuh masyarakat secara langsung).
“Melakukan belanja daerah yang sifatnya prioritas, dapat meningkatkan investasi di daerah, serta mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun komitmen seluruh stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat,” pungkasnya.(*)
