KETIK, SURABAYA – Partai Nasdem mempertanyakan kabar rencana pemeriksaan Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menilai, rencana KPK tersebut terlalu mengada-ngada.
"Apa KPK ini mengada-ngada saja. KPK ini lembaga penegak hukum atau alat politik," jelas Gus Choi saat ditemui di Hotel Majapahit jelang deklarasi pasangan Capres Anies Baswedan-Cawapres Muhaimin Iskandar, Sabtu (2/9/2023).
Dirinya mempertanyakan kenapa KPK baru mengambil keputusan tersebut jelang deklarasi. Padahal, kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan Muhaimin itu terjadi pada tahun 2012.
Isu ini dinilai Gus Choi cukup sensitif apalagi diumumkan menjelang deklarasi yang akan dilakukan di Hotel Majapahit, Sabtu (2/9/2023).
"Kenapa baru sekarang jelang deklarasi, sebelumnya belum ada isu ini. Makanya saya minta KPK janganlah main-main," tambahnya.
Sebagai informasi, sebelumnya mencuat kabar jika KPK akan melakukan pemeriksaan kasus kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada tahun 2012.
Dimana pada masa itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh sebab itu KPK berencana akan memanggil semua pejabat pada masa itu untuk dimintai keterangan.
“Semua pejabat di tempus (waktu kejadian) itu dimungkinkan kami minta keterangan. Kenapa? Karena kami harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya," ucap Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, Jumat (1/9/2023). (*)
