KETIK, JAKARTA – Kandidat Perdana Menteri (PM) Thailand dari partai oposisi Move Forward, Pita Limjaroenrat, menegaskan siap membentuk pemerintahan mayoritas menyusul kemenangan bersejarah dalam pemilu 14 Mei di negara tersebut. Pita menyatakan partainya siap beraliansi dengan partai oposisi lainnya.
Dilansir Channel News Asia, Senin (15/5/2023), politisi berusia 42 tahun ini menekankan keinginan rakyat Thailand mempercayakan Partai Move Forward untuk mengelola negara tersebut dan menyerukan semua pihak menghormati konsensus semacam itu.
"Jelas bahwa rakyat Thailand telah menyatakan keinginan mereka di tempat pemungutan suara untuk menjadikan Partai Move Forward menjadi yang pertama dalam pemilu yang baru saja berlangsung," tegas Pita dalam konferensi pers di markas besar Partai Move Forward.
"Saya ingin mengumumkan Partai Move Forward siap untuk memimpin pembentukan pemerintahan masa depan," cetusnya.
Sekitar 39,3 juta orang menggunakan hak suara mereka dalam pemilu pada Minggu (14/5) waktu setempat untuk memilih 500 anggota DPR Thailand.
Komisi Pemilu Thailand (ECT) melaporkan pada Senin (15/5) waktu setempat bahwa jumlah pemilih mencapai 75,22 persen. Itu tercatat sebagai jumlah pemilih tertinggi dalam sejarah politik Thailand.
Ada 52 juta pemilih sah dalam pemilu 14 Mei, dan lebih dari 2 juta orang menggunakan hak suaranya lebih awal pada 7 Mei.
Hasil sementara yang dirilis ECT menunjukkan Partai Move Forward menempati urutan pertama dengan 151 kursi.
Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Partai Pheu Thai, yang mencalonkan Paetongtarn Shinawatra sebagai PM, dengan perolehan 141 kursi dan Partai Bumjaithai yang meraup 70 kursi.
Pita menyebut partainya telah berkomunikasi dengan sekutu-sekutu politik untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Sekutu politik yang dimaksud mencakup Pheu Tai, Pracharta, Thai Sang Thai dan Seri Ruam Thai.
Bersama, aliansi partai-partai itu memiliki total 308 kursi, yang cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas dalam DPR yang beranggotakan 500 orang.
Partai Move Forward juga tengah berbicara dengan potensi sekutu politik lainnya, Partai Adil. Jika pembicaraan itu sukses, maka total kursi untuk aliansinya mencapai 309 kursi. "Jelas bahwa hal ini telah menutup pintu untuk pembentukan pemerintah minoritas," sebut Pita.
Kendati demikian, di bawah konstitusi terkini, pemilihan PM Thailand akan melibatkan 500 anggota DPR dan 250 anggota Senat.
Diketahui bahwa para Senator Thailand tidak dipilih rakyat, melainkan ditunjuk oleh Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO). Itu adalah pemerintah militer yang dipimpin PM saat ini, Prayuth Chan-O-Cha, setelah dirinya melengserkan pemerintahan demokratis dalam kudeta tahun 2014.
Agar bisa terpilih menjadi PM Thailand, seorang kandidat harus mendapatkan dukungan lebih dari setengah anggota parlemen gabungan. Ini berarti, Pita harus mengkonsolidasikan sedikitnya 376 suara, baik dari kedua majelis ataupun hanya dari DPR untuk bisa memenangkan jabatan PM dan membentuk pemerintahan.
Dalam konferensi pers, Pita menegaskan kesiapan menjabat PM Thailand selanjutnya dan untuk bekerja dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda demi memajukan negara.
"Saya siap menjadi Perdana Menteri untuk semua warga Thailand. Saya siap mendengarkan pendapat yang berbeda-beda dan pendapat yang berbeda itu akan membuat saya menjadi Perdana Menteri yang lebih baik di masa depan," tegasnya.(*)
