KETIK, SURABAYA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) La Nyalla Matalitti, berpesan agar Jawa Timur memperhatikan politik kebijakan dan politik anggaran dalam proses pemerintahannya. Hal ini disampaikan saat menghadiri penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Shangri-la Hotel, Kamis (13/4/2023).
"Politik kebijakan dan politik anggaran, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena keduanya saling mensupport. Dan tanpa target yang terukur keduanya akan menjadi sia-sia," imbaunya.
Ia mengatakan agar APBD dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga memberikan dampak sosial yang baik bagi sesama.
"Manfaatkan APBD sehingga memberikan social benefit yang jelas baik usaha, dan kegiatan kepemudaan," katanya.
Tak lupa disebutkannya bahwa selaku daerah produsen tembakau terbesar, Pemprov Jatim diharap dapat mendorong dan mengawal produksi olahan-olahan tembakau selain rokok.
La Nyala Matalitti pun mengimbau agar Pemprov Jatim menyoroti nasib para guru honorer yang belum terserap PPPK. Pasalnya, guru berada pada garda terdepan pembangunan generasi unggul dan perekonomian.
"Pemprov harus mendorong dan mengawal produksi hasil olahan tembakau non rokok. Kepada wali kota dan bupati dan gubernur, tolong diperhatikan juga nasib para guru honorer yang lulus passing grade tapi belum terserap pada PPPK. Tenaga pendidik dan guru adalah elemen utama pada pembangunan SDM dan ekonomi berkelanjutan," pungkasnya.(*)
