KETIK, SURABAYA – Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (Kormi) Jatim bakal menggelar Festival Olahraga Masyarakat Daerah (Forda) tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Surabaya pada November 2024.
Ketua Komite Kormi Jatim Hudiono menggelar pertemuan dengan Komisi E DPRD Jatim untuk mendukung usulan masyarakat karena kegiatan ini adalah sebuah aset kebugaran yang harus dikuatkan.
"Pemerintah karena selama ini kebugaran-kebugaran ditarget 2024-2025 itu 70 persen, namun saat ini tidak lebih dari 15 persen," terangnya pada Ketik Media, Kamis, (13/6/2024).
Hudiono mendatangi Komisi E ini berharap adanya reward tambahan yang diajukan oleh Kormi untuk juara-juara di tingkat nasional.
"Kami datang ke Komisi E agar pemerintah memberikan 1 reward utama yang kita ajukan, reward yang mendapat juara di tingkat nasional, reward kedua adalah anak-anak yang menjaga giat kebugaran itu masuk sekolah melalui rekom," terangnya.
Hudiono juga menegaskan bahwa seharusnya pemerintah lebih perhatian terhadap juara-juara kebugaran agar memiliki surat rekom untuk ke bidang selanjutnya.
"Misalnya, 200 orang yang dapat emas, masak pemerintah mengeluarkan rekom begitu saja susah banget padahal mereka berjuang untuk provinsi, untuk negara berjuang untuk membangun kesehatan dan kebugaran," tegas Hudiono.
Menurut Hudiono, Komisi E bakal memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan MoU dengan Kormi, agar lebih mempehatikan para juara di bidang kebugaran.
"Komisi E akan memanggil dinas pendidikan untuk melaksanakan MoU dengan Kormi supaya memperhatikan anak-anak yang menjadi pejuang, menjadi pahlawan kebugaran," terangnya.
Selain itu, Kormi Jatim juga mengungkapkan DPRD Jatim memberikan rekomendasi agar pemerintah melalukan evaluasi pendanaan ke Kormi Jatim.
"Bantuan dana ke Kormi kan tahun ini hanya diberi Rp 1 milyar, padahal kita ada ajang tingkat Fornas," urai Hudiono.
Hudiono menambahkan menurut Komisi E, acara Fornas ini merupakan aset kebugaran, aset kesehatan yang harus ditingkatkan.
"Dengan dana segitu menurut Komisi E itu sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional hanya Rp 1 miliar, bila dibandingkan organisasi yang lain," pungkas Hudiono. (*)
