KETIK, SURABAYA – Untuk mengembangkan kompetensi ASN dan birokrasi di pemerintahan khususnya Jawa Timur, diperlukan inovasi agar pelayanan yang diberikan untuk masyarakat terus berkembang.
Berangkat dari hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) bersama MenPAN/RB Abdullah Azwar Anas yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi pada Senin (13/3/2023).
Terkait peluncuran KIPP ini, Gubernur Khofifah menekankan bahwa hal ini penting agar ASN dan birokrasi di Jatim dapat selalu berkembang serta berinovasi.
Terutama karena ini menyangkut efektifitas pelayanan kepada masyarakat agar berdampak pada kebaikan layanan, tata kelola serta produktifitasnya.
"Forum seperti ini menjadi penguatan bagi kita semua. Kami merasa sedang mendapatkan booster oleh Pak MenpanRB pagi ini. Pak MenpanRB mengajak kita untuk menyatukan pikiran untuk mengakselerasi reformasi birokrasi karena ekosistemnya telah disiapkan oleh kementerian," sebutnya.
Gubernur Khofifah menyebutkan strategi Jatim dalam menghadapi ketidakpastian berbagai fenomena global. Ia mengatakan "IKI jawabane," atau Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi.
"Kami di Jatim ini menekankan pada Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi untuk menghadapi segala tantangan di masa ini. Jadi bagi ketidakpastian fenomena global, maka IKI jawabane. Untuk menjalankan IKI maka para ASN Jatim harus siap menjadi game changer sekaligus menjadi enabler leader ," tutupnya.
MenPANRB Azwar Anas Meresmikan Peluncuran KIPP. (Foto: Humas Pemprov Jatim)
Di sisi lain, dalam arahannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal.
Dirinya menyampaikan bahwa Kementerian PANRB, telah menyiapkan Peraturan MenPANRB No 1 Tahun 2023. Peraturan ini merupakan pembaruan dari PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
Peraturan ini menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN.
"Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai 3 hari agar selesai,” ucapnya.
Menurut Anaz, problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. Dirinya mencontohkan, bahwa di KemenPANRB, dilakukan inovasi jemput bola dengan membuka pelayanan melalui telepon dan daring juga dibantu SDM dari KemenPANRB.
"Ini terbukti efektif karena mampu menurunkan perjalanan dinas ke kantor kami sebesar 85%. Jadi dana perjalanan dinas bisa ditekan dan dialihkan untuk pengendalian stunting,” pungkas Azwar Anas.(*)
