KETIK, PACITAN – Sedikitnya ada 5 desa di Pacitan diklaim bisa jadi percontohan dalam pengelolaan air bersih saat kekeringan melanda.
Lima desa itu adalah Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Desa Kledung Kecamatan Bandar, Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo, Desa Wonogondo Kecamatan Kebonagung dan Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo.
Desa-desa tersebut kini sudah mandiri dan tak lagi memerlukan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan, padahal sebelumnya mengalami kekeringan parah.
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum (PLAM) Dinas PUPR Pacitan, Tonny Setyo Nugroho mengatakan, salah satu faktor keberhasilan itu adalah pemaksimalan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang telah diperbantukan Pemkab.
Termasuk adanya dukungan dan keseriusan Pemdes, serta masyarakat setempat dalam pengentasan kekeringan.
"Jika dihitung, dalam kurun waktu 2014-2023, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp123,54 miliar untuk membangun SPAM di desa-desa," paparnya, Selasa 24 September 2024.
Infrastruktur fisik tersebut, berupa sumur, pipanisasi, instalasi pengolahan air, jaringan dan banyak elemen lainnya.
"Distribusi air bersih sejatinya sifatnya hanyalah respon sekilas saja bukan solusi utama. Tingginya distribusi air bersih malah menunjukkan, bahwa manajemen risiko kekeringan di suatu desa masih perlu diperbaiki," ujarnya.
Sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada di Desa Karang Mulyo, Kecamatan Sudimoro, Pacitan sebagai solusi atasi kekeringan tampak sedang dilakukan pengecekan oleh petugas. (Foto: Al Ahmadi/Ketik.co.id)
Titik Kekeringan di Pacitan Terus Ditekan, PUPR Ancang-ancang Reaktivasi KPSPAM
Upaya Pemkab Pacitan melalui PUPR setempat dalam mengatasi permasalahan kekeringan tampaknya kian berlanjut.
Berdasarkan data yang dikumpulkan Bappedalitbang, ada 59 titik di Pacitan yang diklaim mengalami krisis air mengacu catatan tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, 27 desa saat ini telah dijamah PUPR dalam pembangunan SPAM, 14 desa di antaranya sudah memiliki sistem yang berfungsi. Sementara 13 desa lainnya sedang diproses dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2024.
Pihaknya juga berjanji akan mereaktivasi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) di tiap-tiap desa. Rencananya paling lambat akhir tahun ini.
"Setelah pembangunan jaringan selesai, aset SPAM akan diserahkan kepada desa dan dikelola oleh KPSPAM. Tinggal mengelola software-nya atau SDM pengelolanya," jelasnya.
Menurut Tonny, permasalahan air bersih merupakan isu kompleks yang butuh penanganan ekstra. Masyarakat wajib andil dalam menjaga kelestarian sumber air di sekitar.
Pelestarian lingkungan dan SDM masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengentasan kekeringan ini.
Meski sudah banyak kemajuan yang dicapai, pemerintah daerah mengakui bahwa tantangan masih ada.
"Kami tidak menafikan, bahwa kekeringan memang masih ada. Apalagi tantangan potensi kendala teknis, seperti kerusakan pada sistem SPAM yang juga pasti terjadi," ungkapnya.
Saat ini, PUPR Pacitan juga terus berkoordinasi dengan BPBD untuk memetakan titik-titik baru yang membutuhkan bantuan air bersih. Antisipasi apabila terdapat perubahan pada data desa yang terdampak.
Lebih lanjut, pihak BPBD Pacitan mengklaim dampak kekeringan di Pacitan tahun ini sejatinya tak separah sebelumnya.
Itu bisa dilihat berdasarkan jumlah desa yang disebut rawan pada tahun sebelumnya. "Alhamdulillah sekarang sudah turun jauh. Tahun lalu ada 59 desa, sekarang tinggal 22," ungkapnya.
Sekadar informasi, saat ini sebanyak 17 wilayah desa telah mengajukan air bersih, di antaranya 42 dusun mengalami krisis air bersih dengan total warga terdampak 437 jiwa atau 4.330 keluarga.
"Untuk distribusi air bersih menggunakan armada kami saat ini masih berlanjut," tandas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan, Radite Suryo Anggoro.(*)
